Terpopuler Sepekan: Temuan KPAI Ada Anak Tak Betah di Barak Militer hingga Pemilu PSI

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah berita politik dan peristiwa sosial mencuat menyita banyak perhatian. Salah satu berita yang paling disorot pembaca adalah mengenai catatan hasil pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam pelaksanaan pendidikan di barak militer ala Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Artikel terpopuler lainnya yaitu soal peristiwa ledakan di Garut. Terakhir, soal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menjadikan mantan presiden Joko Widodo sebagai inspirasi dalam menentukan konsep pemilihan ketua umum mereka. 

Salah satu temuan penting dari asesmen yang dilakukan adalah adanya anak-anak peserta pelatihan yang merasa tidak nyaman hingga memilih keluar dari lokasi pendidikan dengan berbagai alasan.

“Sebagian dari mereka mengikuti diklat ini karena rekomendasi guru BK. Ada yang mengatakan tidak betah, ingin tetap belajar di sekolah, dan bahkan ada yang mencoba keluar dari depo pendidikan dengan alasan ingin membeli makanan ringan,” katanya.

Komisioner KPAI Aris Adi Leksono kepada Tempo, Senin, 12 Mei 2025. Meski tak ditemukan kekerasan fisik, Aris mencatat adanya tanda-tanda kelelahan yang dirasakan para peserta didik. Hal itu tercermin saat mereka mengikuti materi. “Anak-anak tampak lelah, sehingga saat ada materi ada yang mengantuk, tidak fokus, dan berbicara antar teman,” ujar Aris.

Ardi mengatakan ketidakprofesionalan TNI itu lantaran militer sibuk terlibat dalam urusan nonpertahanan. Dia mengatakan, kecenderungan melibatkan TNI dalam urusan sipil bisa jadi ancaman serius bagi profesionalisme instansi pertahanan itu.

"Itu mengakibatkan TNI menjadi lalai dan menggerus keahlian TNI dalam tugas utamanya sebagai alat pertahanan negara," kata Ardi dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 13 Mei 2025.

Dalam catatannya, saat ini TNI kerap terlibat di wilayah sipil seperti penanganan kenakalan siswa, program Makan Bergizi Gratis, program swasembada pangan, hingga menjaga gedung kejaksaan. Dia menilai, tugas nonpertahanan itu justru meningkatkan potensi kelalaian pada tugas utamanya.

Andy menerangkan, PSI sudah sejak lama menganggap Jokowi sebagai mentor. Partai menilai masukan dari Jokowi itu sebagai sesuatu yang out of the box atau berbeda.

“Jadi begitu Pak Jokowi bicara tentang partai super terbuka, kemudian dalam beberapa pertemuan juga menyebutkan bahwa memang sebaiknya ketua umum dipilih secara langsung, kami di internal itu mulai melihat-lihat, di tempat lain bagaimana sih ini dipraktikkan?” ucap Andy di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Selasa, 13 Mei 2025. 

Baca selengkapnya di sini