Eks Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Minta Maaf usai Dimakzulkan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol meminta maaf kepada rakyat pada Jumat 4 April 2025 karena gagal memenuhi harapan.

"Saya sangat menyesal tidak dapat memenuhi harapan dan ekspektasi Anda ... Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk mengabdi kepada negara kita. Saya dengan tulus berterima kasih atas dukungan dan dorongan Anda yang tak tergoyahkan, bahkan ketika saya gagal," kata Yoon dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh kantor berita Yonhap seperti dilansir Antara.

Mantan presiden itu berterima kasih kepada masyarakat karena telah memberinya kesempatan untuk bekerja demi kebaikan negara.

Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa di negara itu juga meminta maaf kepada rakyat setelah pemakzulan Yoon dan menyerukan persatuan dan antikekerasan.

"Meskipun sangat disesalkan, PPP dengan khidmat menerima dan dengan rendah hati menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi," kata pemimpin sementara PPP, Kwon Young-se.

Sebelumnya pada hari itu, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memberikan suara bulat untuk memakzulkan Yoon.

Itu terjadi empat bulan setelah Yoon melemparkan politik Korea Selatan ke dalam kekacauan dengan deklarasi darurat militer yang kontroversial.

Putusan bulat itu mengakhiri kejatuhan dramatis bagi Yoon, mantan jaksa bintang yang berubah dari pemula politik menjadi presiden pada 2022, hanya setahun setelah dia memasuki politik.

Dalam putusan yang disiarkan televisi nasional, penjabat ketua MK Moon Hyung-bae mengatakan delapan anggota majelis hakim menguatkan pemakzulan Yoon karena dekrit darurat militernya melanggar konstitusi dan undang-undang lainnya.

"Terdakwa tidak hanya mendeklarasikan darurat militer, tetapi juga melanggar konstitusi dan undang-undang dengan memobilisasi pasukan militer dan polisi untuk menghalangi pelaksanaan otoritas legislatif," kata Moon.

"Pada akhirnya, deklarasi darurat militer dalam kasus ini melanggar persyaratan substantif untuk darurat.”

"Mengingat dampak negatif yang serius pada tatanan konstitusional dan efek riak yang signifikan dari pelanggaran terdakwa, kami menemukan bahwa manfaat menegakkan konstitusi dengan mencopot terdakwa dari jabatannya jauh lebih besar daripada kerugian nasional dari pemecatan seorang presiden."

Korea Selatan kini menghadapi pemilihan umum lebih awal, dengan presiden baru harus dipilih dalam waktu 60 hari, atau paling lambat pada 3 Juni. Hingga saat itu, Perdana Menteri Han Duck-soo akan terus menjalankan tugas sebagai kepala negara.

Han Duck-soo dalam pidato yang disiarkan televisi bersumpah untuk memastikan "tidak ada kesenjangan dalam keamanan dan diplomasi nasional" dan menjaga keselamatan dan ketertiban publik.

"Menghormati kehendak rakyat, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengelola pemilihan presiden berikutnya sesuai dengan konstitusi dan hukum, memastikan transisi yang mulus ke pemerintahan berikutnya," kata Han.

Pada 3 Desember 2024, Yoon mengumumkan darurat militer, dengan mengeklaim bahwa pihak oposisi bersimpati dengan Korea Utara dan merencanakan "pemberontakan."

Parlemen mencabut deklarasinya beberapa jam kemudian, yang dipatuhi Yoon, yang kemudian meminta maaf kepada negara. Pada 14 Desember, parlemen Korea Selatan memakzulkan Yoon atas tindakannya tersebut.

Tanpa kekebalan presiden, Yoon dapat menghadapi tuntutan pidana lainnya, seperti penyalahgunaan kekuasaan.

Yoon menjabat sebagai jaksa agung di bawah pendahulunya, presiden liberal Moon Jae-in, sebelum bergabung dengan partai konservatif yang sekarang berkuasa pada 2021. Ini menyusul perselisihan dengan sekutu Moon.