Junta Myanmar Pangkas Hukuman Aung San Suu Kyi

3 hours ago 2

JUNTA Myanmar memangkas hukuman Aung San Suu Kyi dalam kebijakan amnesti massal yang diumumkan pada Jumat. Kebijakan ini dikeluarkan Presiden Min Aung Hlaing, tokoh militer yang menggulingkan pemerintahan Suu Kyi dalam kudeta 2021.

Menurut laporan CNA, pengacara Suu Kyi menyatakan hukuman kliennya dipotong sebesar seperenam dari total masa tahanan. Suu Kyi, 80 tahun, sebelumnya menjalani hukuman 27 tahun penjara atas berbagai dakwaan, mulai dari penghasutan, korupsi, kecurangan pemilu, hingga pelanggaran undang-undang rahasia negara. Sekutu politiknya menyebut tuduhan itu bermotif politik untuk menyingkirkannya.

Dilansir ABC News, pemotongan tersebut diperkirakan mengurangi masa hukuman setidaknya empat tahun. Namun, belum ada kejelasan apakah peraih Nobel Perdamaian itu akan diizinkan menjalani sisa hukumannya dalam tahanan rumah, maupun kapan ia dapat dibebaskan.

Keberadaan Suu Kyi Tak Diketahui

Sejak persidangan panjangnya berakhir, Suu Kyi tidak pernah terlihat di hadapan publik. Keberadaannya hingga kini tidak diketahui. Dalam proses hukum sebelumnya, ia menolak seluruh dakwaan dengan menyebutnya sebagai “tidak masuk akal”.

Suu Kyi tetap menjadi figur populer di dalam negeri, meski reputasinya sempat menurun setelah membela militer Myanmar di Mahkamah Internasional terhadap tuduhan pembersihan etnis terhadap Rohingya.

Win Myint Dibebaskan Bersama Ribuan Tahanan

Amnesti tersebut juga mencakup pembebasan lebih dari 4.300 hingga 4.500 tahanan. Seluruh narapidana dengan masa hukuman di bawah 40 tahun mendapat pengurangan hukuman sebesar seperenam.

Di antara yang dibebaskan adalah mantan presiden Win Myint, sekutu Suu Kyi yang menjabat sejak 2018 hingga kudeta militer 2021. Dilansir dari MRTV, Win Myint diberikan pengampunan dan pengurangan sisa hukuman dengan syarat tertentu.

Amnesti semacam ini lazim dilakukan di Myanmar setiap tahun, terutama untuk memperingati Hari Kemerdekaan pada Januari dan Tahun Baru pada April. Kebijakan kali ini menjadi amnesti ketiga dalam enam bulan terakhir.

PBB Desak Pembebasan Tahanan Politik

Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk menyambut pembebasan Win Myint sebagai langkah yang “sudah lama tertunda”. Namun, ia mendesak pembebasan Suu Kyi dan tahanan politik lainnya.

“Semua yang ditahan secara tidak adil sejak kudeta termasuk penasihat negara Aung San Suu Kyi harus segera dibebaskan tanpa syarat,” ujarnya. Ia juga menambahkan, “Harus ada akhir dari kekerasan tanpa henti terhadap seluruh rakyat Myanmar.” Sejak kudeta 2021, Myanmar dilanda konflik berkepanjangan yang memicu krisis kemanusiaan.

Read Entire Article