Kepala Daerah Ini Tak Akan Kirim Anak Bermasalah ke Barak Militer

4 hours ago 1

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim anak yang dianggap nakal ke barak militer. Pendidikan di barak militer itu telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat. Program itu telah berlangsung sejak Kamis, 1 Mei 2025.

Kebijakan Dedi itu tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/Kesra. Program ini menyasar peserta didik dengan perilaku khusus, seperti tawuran, merokok, mabuk, hingga penggunaan knalpot brong.

Dedi mengatakan program yang diberi nama Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan itu dilaksanakan di dua tempat, yaitu Lapangan Kujang Rindam III/Siliwangi, Bandung, dan Markas Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad Kabupaten Purwakarta.

Kebijakan yang mendapat sorotan dari berbagai kalangan tersebut diikuti oleh sejumlah kepala daerah, baik itu di Jawa Barat maupun daerah lain di Indonesia. Namun ada pula yang tak sepakat dengan pendidikan di barak militer ala Dedi Mulyadi itu.

Khofifah Tidak Setuju dengan Label Anak Nakal

Menanggapi pengiriman anak bermasalah ke barak militer, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan dia tidak setuju dengan label ‘anak nakal’ untuk anak-anak yang dianggap bermasalah.

“Nakal itu N akal, artinya akalnya tidak terhingga. Anak terlahir dalam keadaan fitrah,” kata dia di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis, 15 Mei 2025, seperti dikutip dari Antara. “Penyebutan pun, menurut saya, hati-hati sekali. Anak itu terlahir fitrah. Tapi kemudian diberi warna A, warna B, warna C itu tanggung jawab kita semua.”

Khofifah menekankan pentingnya pendekatan positif dan pendidikan karakter melalui sekolah-sekolah berkonsep taruna di Jawa Timur. Dia menyebutkan sejak era Gubernur Jatim Soekarwo telah hadir SMA Taruna Nala dan Taruna Angkasa.

Saat ini pun, kata dia, ada SMA Taruna Brawijaya, Bhayangkara, Madani, hingga rencana SMA Taruna Pamong Praja yang bekerja sama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Bojonegoro. “Sekolah-sekolah ini dapat menjadikan anak menjadi speaker nasionalisme, kebangsaan, dan kenusantaraan,” ujarnya.

Dalam upaya lebih lanjut, Khofifah mengungkapkan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung peran guru Bimbingan Konseling (BK). “Guru BK wajib jadi konselor berbasis AI. Analisis karakter bisa keluar kurang dari satu menit,” kata dia.

Menteri Sosial periode 2014-2018 itu menegaskan pentingnya tidak membanding-bandingkan anak dan mempercayai bahwa, dengan pendekatan yang tepat, karakter unggul bisa terbentuk tanpa perlu stigmatisasi.

Pramono Anung Tak akan Kirim Siswa ke Barak Militer

Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo tidak akan mengirim siswa ke barak militer. Juru bicara Gubernur Jakarta, Chico Hakim, menyebutkan Jakarta tak akan mengambil langkah yang sebelumnya telah dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu.

“Jakarta mempunyai kebijakan tersendiri terkait dengan menertibkan warga, mendidik anak-anak, dan membina warganya,” kata Chico di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin, 12 Mei 2025.

Dia menuturkan Jakarta akan mengampanyekan kegiatan-kegiatan positif untuk warganya. Dia menyebutkan beberapa kebijakan Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Rano Karno telah menunjukkan kecenderungan tersebut.

Chico memberi contoh beberapa kebijakan positif yang mulai disediakan Pemerintah Provinsi Jakarta bagi warganya. Di antaranya, membuka taman-taman dan perpustakaan hingga malam hari. “Artinya, membuka ruang bagi anak-anak untuk berkreasi di tempat yang seharusnya,” ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Ahmad Luthfi-Taj Yasin Tak Akan Terapkan Pendidikan ala Militer

Adapun Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan tak akan mengirim anak nakal ke barak militer. Dia menyebutkan Pemprov Jawa Tengah memiliki aturan dalam menegakkan disiplin bagi anak-anak.

“Kami kan ada aturannya, kita bukan negara yang siap perang kok. Kami sudah tahu kedisiplinan itu wajib,” kata Taj Yasin pada Kamis, 15 Mei 2025. Menurut dia, mendidik kedisiplinan kepada anak nakal bisa dilakukan tanpa memasukkan pelajar ke barak militer.

Taj Yasin mengatakan setiap daerah memiliki karakteristik permasalahan masing-masing, sehingga penyelesaian persoalan di satu wilayah bisa berbeda. Dia berharap masyarakat tak membandingkan cara Pemprov Jawa Tengah menangani kenakalan pelajar dengan daerah lain. “Sama-sama menjalankan tugas yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi tidak setuju dengan rencana pengiriman anak yang dinilai bermasalah ke barak militer. Luthfi menuturkan kebijakan pendidikan ala militer tidak akan diterapkan bagi anak-anak di Jawa Tengah. Sebab, pemerintahannya telah menerapkan sistem pembinaan berdasarkan ketentuan undang-undang.

“Kalau anak di bawah umur, kami kembalikan ke orang tuanya. Kalau anak-anak sudah di atas umur melakukan tindak pidana, kami sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya,” kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025.

Luthfi menjelaskan pembinaan terhadap anak yang tersandung kasus kriminal telah memiliki ketentuan. Misalnya, bagi anak di bawah umur, masih ada kewenangan pihak sekolah mendidik, dan guru bisa mengembalikan ke orang tua.

Sementara bagi anak yang sudah cukup umur dan di atas 18 tahun, memiliki ketentuan lain. “Kami lakukan (jerat pasal tindak) pidana biar efek juga. Dan buktinya di Jawa Tengah mampu untuk mengatasi itu semua,” tuturnya.

Pemkot Mataram Melakukan Pendekatan Spiritual

Sementara itu, Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, memiliki cara tersendiri untuk menangani anak-anak nakal salah, satunya melalui pendekatan spiritual.

Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman mengatakan, meski metode yang diterapkan Pemprov Jawa Barat dengan mengirim anak-anak yang tergolong nakal ke barak militer disebut efektif, Pemkot Mataram belum akan menerapkan pendidikan khusus seperti itu.

“Untuk saat ini, kami lebih tertarik tangani anak nakal dengan pendekatan spiritual. Belum melihat metode yang diterapkan Pemerintah Jawa Barat,” katanya di Mataram pada Rabu, 14 Mei 2025.

Menurut dia, masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendidik anak-anak yang kategori nakal dan tidak hanya memasukkannya ke barak militer melainkan melalui pendekatan spiritual atau ikut pendidikan di pondok pesantren.

Dia mengatakan setiap pendekatan yang diterapkan pasti memiliki dampak negatif dan positif, tetapi penerapan metode itu bisa disesuaikan dengan kearifan lokal atau masing-masing daerah. “Untuk penanganan anak-anak nakal, kami lebih cenderung ke sentuhan-sentuhan spiritual yang dapat menyentuh hati anak-anak,” tuturnya.

Hal tersebut bertujuan mengembalikan kesadaran anak tentang nilai-nilai moral dan agama, serta memberikan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap diri sendiri dan orang lain. Pendekatan spiritual, kata dia, sekaligus meningkatkan kecerdasan spiritual anak sehingga mereka dapat memahami makna hidup dan mengambil tindakan yang bijaksana.