Komnas HAM: Vasektomi Jadi Syarat Penerima Bansos Melanggar Hak Asasi Manusia

6 hours ago 4

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Abdul Haris Semendawai mengatakan melarang seseorang untuk memiliki anak dengan mewajibkan vasektomi merupakan pelanggaran HAM.

Oleh karena itu, Haris mewanti-wanti rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadikan vasektomi atau KB laki-laki sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos).

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Bila sifatnya kewajiban, maka berpotensi melanggar hak Asasi manusia. Tapi kalau didasarkan pada kesadaran atau kesukarelaan tidak apa-apa," ujar Haris melalui aplikasi perpesanan pada Kamis, 1 Mei 2025.

Selain itu, Abdul Haris juga menilai menjadikan vasektomi sebagai Syarat menerima bansos merupakan kebijakan yang diskriminatif. "Penambahan persyaratan tersebut dalam praktiknya akan berdampak pada diskriminasi," kata Haris.

Menurut dia, kebijakan tersebut akan membuat banyak masyarakat yang berhak dan membutuhkan bansos batal mendapatkan bantuan. Syarat vasektomi juga terlalu berat bagi masyarakat miskin.

"Sehingga untuk syarat-syarat lain bisa saja terpenuhi, tapi karena syarat vasektomi tidak terpenuhi akhirnya yang bersangkutan tidak memperoleh bantuan," kata Haris. "Padahal tunjangan bansos kan untuk mereka yang tidak mampu," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan rencana kebijakan agar vasektomi atau KB pria menjadi syarat untuk menjadi penerima bantuan sosial masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Bahkan, ia mengusulkan warga yang bersedia vasektomi akan diberi insentif Rp 500 ribu.

Dedi mengaku sering dimintai tolong orang untuk membantu biaya kelahiran yang angkanya mencapai Rp 25 juta. Menurut dia, banyak orang tua yang belum bisa bertanggung jawab atas kehamilan, kelahiran dan pendidikan anak-anaknya.

"Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong," kata dia usai rapat koordinasi di ruang Edelweis lantai 5 Gedung Balai Kota Depok, Selasa, 29 April 2025.

Dengan alasan itu, Dedi ingin agar para penerima bantuan sosial untuk biaya kelahiran, rumah sakit, listrik, bantuan pangan nontunai, perumahan, beasiswa untuk anak dan lainnya, ada syarat KB pria. "Saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB, sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan gitu loh," ujarnya.

Vasektomi sendiri adalah prosedur kontrasepsi permanen yang dilakukan pada pria untuk mencegah kehamilan dengan memotong dan mengikat saluran sperma dengan tidak mempengaruhi produksi hormon testosteron, libido, atau kemampuan ereksi. Meski demikian, para laki-laki masih bisa mencapai orgasme dan ejakulasi meski tanpa sperma.