Mentan Tuding Ada Pengamat Pertanian Terlibat Proyek Fiktif dan Rugikan Negara Miliaran Rupiah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyatakan proses hukum terhadap seorang pengamat pertanian sedang berjalan. Ia mengungkapkan pengamat itu adalah seorang guru besar dari perguruan tinggi ternama.

“Banyak yang sudah tahu siapa, proses ini sudah berjalan hingga ke penegak hukum,” kata Amran dalam keterangan tertulis, pada Kamis, 17 April 2025. 

Amran melaporkan pengamat tersebut karena dinilai telah menyebarkan opini tanpa dasar. Menurut dia, kritik yang disampaikan oleh pengamat tersebut bukan bermaksud membangun, melainkan untuk kepentingan pribadi. 

“Pengamat ini juga mengkritik target swasembada pangan, menyebutnya tidak jelas. Bahkan terakhir, ia menuding program makan siang dan susu gratis rawan korupsi,” tutur dia. 

Selain itu, Amran menuding pengamat tersebut pernah melakukan pelanggaran ketika menjalankan proyek di Kementerian Pertanian. Dugaan itu, kata Amran, muncul atas hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang menemukan adanya pelanggaran berupa proyek fiktif. 

“Total pelanggaran kontrak mencapai 23 poin dan negara dirugikan hingga miliaran rupiah,” kata Amran. 

Tempo telah berupaya meminta konfirmasi kepada Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Moch Arief Cahyono ihwal sosok pengamat yang dimaksud. Hingga berita ini diterbitkan, keduanya tidak membalas pesan yang dikirimkan Tempo melalui aplikasi perpesanan WhatsApp. 

Amran sebelumnya pernah menyinggung akan melaporkan pengamat ini saat dalam pidato di acara Sidang Terbuka Senat Akademik Dies Natalis ke-49 Universitas Sebelas Maret yang diunggah di kanal YouTube Universitas Sebelas Maret (UNS) pada Rabu, 12 Maret 2025. Amran mula-mula memamerkan capaian program cetak sawah rakyat di Merauke, Papua Selatan.

Kala itu, Amran membeberkan percakapan antara ia dan Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Merauke pada Ahad, 3 November 2024. Di sana, Prabowo melihat program yang sebelumnya lebih dikenal sebagai lumbung pangan atau food estate itu tumbuh, berbeda dengan keraguan sejumlah kalangan.

Ia mengatakan, mereka yang meragukan cetak sawah hanya mementingkan uang dan bisa jadi merupakan importir yang tak ingin Indonesia swasembada.

Adapun food estate di Kalimantan Tengah berupa pembangunan sawah akhirnya mangkrak selama puluhan tahun terjadi, menurut dia, karena egosektoral. Akibatnya, yang terbangun hanya jaringan irigasi.

Ia mengklaim langsung menggarap proyek cetak sawah dan tumbuh. Amran pun membidik 3 juta hektare tercetak selama tiga tahun, asal tak dihalang-halangi, misal oleh pengamat.

"Maaf karena ada juga pengamat ternyata adalah musuh negara. Sebentar lagi, maaf Pak Rektor dan Guru Besar, tapi sebentar lagi kemungkinan besar dipenjara. Dia bagian dari masalah di republik ini," ucap Amran seperti dipantau dari kanal YouTube Universitas Sebelas Maret pada Selasa, 15 April 2025.

Amran memastikan akademisi itu tak berasal dari UNS. Ia berkelakar, seandainya pengamat itu dari UNS, ia pasti akan menolak penghargaan dari kampus di Surakarta itu.

"Kami dinego banyak orang, ‘Pak Menteri bisal, ah’. Enggak. Negara yang meminta, rakyat yang meminta, bukan Amran yang meminta. Kami kirim berkasnya ke penegak hukum. Mungkin sebentar lagi dia dipenjara. Pengamat terkenal dan kalau saya sebut namanya Bapak pasti tahu," ujar Amran seperti dikutip dari kanal YouTube UNS. "Tunggu Bapak Ibu, berdoa saja mudah-mudahan ia pindah alam."

Han Revanda berkontribusi dalam penulisan artikel ini.