Polda Metro Jaya Diminta Hentikan Pemeriksaan terhadap 14 Orang yang Ditangkap saat Hari Buruh

Baca: Saksi tanpa Sumpah Keluarga Zarof Ricar
 
“Kami mendesak Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk segera menghentikan proses pemeriksaan dan upaya paksa ilegal yang dilakukan terhadap 14 orang massa aksi,” kata TAUD dalam keterangan tertulis pada Jumat, 2 Mei 2025.
 
Selain itu, mereka juga mendesak Polda Metro Jaya membebaskan 13 orang yang diduga ditangkap secara sewenang-wenang. Ketiga belas orang tersebut ditempatkan di Subdit Keamanan Negara; Subdit Harta Benda; dan Subdit Remaja, Anak, dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
 
TAUD mengatakan seluruh tindakan kepolisian sejak penangkapan hingga pemeriksaan bersifat tidak sah, karena tidak berlandaskan hukum dan tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap 14 orang massa aksi adalah cacat hukum dan administratif sehingga harus dinyatakan batal demi hukum,” kata TAUD.
 
Menurut keterangan tim advokasi tersebut, polisi melakukan sejumlah hal yang melanggar hak para massa aksi. Salah satunya, aparat kepolisian diduga melakukan pemeriksaan tes urine terhadap peserta aksi, padahal pemeriksaan yang dilakukan bukan bagian dari proses penyidikan tindak pidana narkotika.
 
Kepolisian juga diduga melakukan permintaan sidik jari dan surel pribadi para peserta aksi. “Ini berpotensi melanggar hak atas data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,” ujar TAUD.
 
Lebih lanjut, ada dugaan penganiayaan karena polisi melakukan pemeriksaan terhadap peserta aksi Hari Buruh yang mengalami luka berat. Menurut TAUD, pemeriksaan berlangsung hingga pukul 05.00 WIB, ketika peserta yang diperiksa sudah merasakan lelah berlebihan. “Sehingga menyebabkan adanya kecenderungan untuk mengiakan pertanyaan dari pihak kepolisian,” kata TAUD.
 
Tim tersebut menyatakan pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi adalah prosedur ilegal, yakni dengan berita acara klarifikasi, investigasi, atau interogasi yang tidak dikenal dalam KUHAP.
 
“Serangkaian tindakan Aparat Kepolisian di atas telah jelas mengancam kebebasan sipil khususnya hak berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum serta melanggar berbagai ketentuan undang-undang,” ujar TAUD.