Prabowo Ingin Tenaga Medis dan Pendidik Dievakuasi dari Gaza

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto ingin tenaga medis dan tenaga pendidik Palestina dievakuasi dari Gaza. Prabowo ingin trauma mereka dipulihkan dan kapasitas mereka sebagai profesional ditingkatkan.

Hal itu disampaikan Ketua MPR sekaligus Sekjen Gerindra Ahmad Muzani usai bertemu Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 29 April 2025.

Menurut Muzani, peningkatan kapasitas tenaga medis dan tenaga pendidik diperlukan untuk membangun Palestina di masa depan.

"Sehingga ketika Palestina dinyatakan bebas dari peperangan, maka dia bisa kembali ke Tanah Airnya di Palestina untuk bersama-sama membangun masa depan Palestina,” kata dia kata Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 29 April 2025.

Muzani menambahkan, Prabowo juga ingin melakukan evakuasi terhadap orang-orang yang mengalami trauma perang. Mereka seperti anak-anak, perempuan, wanita, dan orang-orang yang cacat. Prabowo berharap mereka segera pulih. 

Ihwal target evakuasi dilakukan, Muzani mengatakan, Prabowo masih akan berdiskusi dengan negara-negara sekitar Palestina. Namun, dia tidak menyebutkan siapa saja negara itu. 

Prabowo sebelumnya bersedia menampung anak-anak yatim-piatu dan korban konflik Gaza ke Indonesia. Pemerintah Indonesia, kata Prabowo, siap menerbangkan seribu pengungsi Gaza pada gelombang pertama evakuasi.

Prabowo pun meminta dukungan dari lima negara di Timur Tengah yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Dia menegaskan Indonesia akan menjalankan rencana itu jika mendapatkan lampu hijau dari seluruh pihak, termasuk negara-negara yang saat ini aktif membantu rakyat Palestina di Gaza.

Pemerintah Turki dan Kerajaan Arab Saudi tak sepakat dengan rencana Presiden Prabowo mengevakuasi warga Gaza korban serangan Israel ke Indonesia. Sikap itu disampaikan setelah Prabowo melawat ke Turki dan negara-negara Timur Tengah untuk meminta restu. Kendati Arab Saudi bukan salah satu yang dikunjungi, namun pemerintah Arab Saudi menolak rencana tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons sikap Turki yang tidak setuju terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Menurut Prasetyo, kalau ada negara yang tidak setuju bukan berarti rencana pemerintah Indonesia tidak bisa dilanjutkan.

“Karena semangatnya kan memang kita mau membantu. Bahwa ada negara yang belum setuju enggak masalah juga. Makanya Bapak Presiden tidak gegabah juga dalam memberikan penawaran,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 21 April 2025. 

Juru bicara Istana Kepresidenan ini mengatakan, secara teknis evakuasi tersebut tidak mudah, sehingga Indonesia perlu mendapat persetujuan dari negara-negara lain apabila rencana ini diterima. Oleh karena itu, ucap Prasetyo, pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan negara-negara lain agar rencana ini bisa berjalan dengan baik.

Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau MUI Amirsyah Tambunan mengatakan mereka dapat memahami usul Presiden Prabowo mengevakuasi warga Gaza, Palestina, ke Indonesia.

Namun dia menuturkan wacana itu perlu dikaji lebih mendalam lagi sebelum dilakukan. “Perlu kajian yang mendalam dan komprehensif sehingga Indonesia benar-benar siap,” katanya usai silaturahmi kemanusiaan untuk Palestina di Kantor MUI, Jakarta, Senin, 14 April 2025.

Amirsyah mengatakan wacana kepala negara mengevakuasi seribuan anak-anak, perempuan, hingga yatim piatu sudah pernah disampaikan ketika masih menjadi Menteri Pertahanan. Namun, ujarnya, saat ini gagasan tersebut menimbulkan pro kontra di masyarakat. “Karena beriringan dengan ide relokasi yang diwacanakan oleh Presiden Donald Trump,” ucapnya.

Dia menuturkan MUI menolak rencana Presiden Amerika Serikat itu yang ingin merelokasi warga Gaza ke negara lain. Sebab, dia menilai rencana itu bagian dari kejahatan internasional dan lebih kejam dari tindakan pembersihan etnis.