Proses Efisiensi Usai, Sri Mulyani Buka Blokir Anggaran hingga Rp 86,6 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah membuka Rp 86,6 triliun anggaran yang dicadangakan atau diblokir dari 99 kementerian/lembaga (K/L). Sebelumnya blokir dilakukan selama proses efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (inpres) Nomor 1 Tahun 2025. 

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan nilai blokir anggaran yang dibuka tersebut tercatat hingga 25 April 2025. “Besarnya adalah Rp 86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir, sehingga (kementerian dan lembaga) bisa belanja lagi,” ucapnya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Rabu, 30 April 2025.

Proses buka blokir dilakukan setelah Sri Mulyani menghadap Prabowo pada 7 Maret 2025. Menurut Suahasil, saat itu Menteri Keuangan telah melaporkan kepada kepala negara bahwa pelaksanaan Inpres telah diselesaikan kementerian keuangan. Selanjutnya, Sri Mulyani meminta izin untuk melakukan peninjauan, realokasi, dan pembukaan blokir agar belanja K/L dapat dilakukan sesuai prioritas.

Suahasil memaparkan sebagian dari pembukaan blokir, realokasi dan penajaman anggaran terjadi pada kementerian-kementerian yang baru. Seperti diketahui, pada kepemimpinan Prabowo Subianto terjadi penambahan kementerian dan lembaga. “Di dalam Kabinet Merah Putih ada 23 kementerian lembaga hasil restrukturisasi. Sekarang (pemblokiran) masih berproses tapi sampai dengan saat ini sudah (dibuka blokir) sebesar Rp 33,1 triliun," ucapnya. 

Sementara itu, ada 76 kementerian lembaga lainnya yang pencadangan anggarannya sudah dibuka dengan nilai Rp 53,49 triliun, sehingga total keseluruhan pembukaan blokir anggaran Rp 86,6 triliun.

Pembukaan blokir anggaran yang telah dilakukan sejak Maret membuat belanja K/L naik signifikan. Realisasi belanja K/L pada Januari baru Rp 24,7 triliun, pada Februari naik menjadi Rp 83,6 triliun. Sampai dengan akhir Maret K/L sudah belanja Rp196,1 triliun.

Sepanjang Maret, total belanja kementerian dan lembaga adalah Rp 113,6 triliun atau lebih tinggi dari akumulasi pada dua bulan pertama. “Ini yang kami sebut terjadi akselerasi belanja,” ucap Suahasil.

Kementerian Keuangan mencatat total belanja K/L baru atau kementerian hasil restrukturisasi pada Februari mencapai Rp 5,2 triliun, pada Maret naik menjadi Rp 24,7 triliun. Sedangkan belanja K/L lain pada Februari baru 22,8 triliun, Seletah buka blokir, pada Maret mencapai Rp 171,3 triliun.