Rektor Paramadina Usulkan Wajib Sertifikasi bagi Manajemen Koperasi Desa Merah Putih

TEMPO.CO, Jakarta - Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini mengusulkan pengurus dan manajer Koperasi Desa Merah Putih memiliki sertifikasi kompetensi. Selain menentukan keberhasilan operasional, sertifikasi juga mempermudah akses pendanaan perbankan.

Menurut Didik Rachbini, Koperasi Desa Merah Putih tak bisa lagi dikelola secara konvensional. “Salah satu kunci utama kesuksesan koperasi adalah profesionalisme pengurus dan manajer yang ditunjukkan oleh sertifikasi dan standar kualitas,” ucap ekonom senior Indef itu lewat keterangan tertulis dikutip Selasa, 13 Mei 2025.

Urgensi sertifikasi bagi pengurus dan manajer koperasi merupakan faktor kunci keberhasilan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Menurut Didik Rachbini, setidaknya ada tiga keuntungan sertifikasi. Pertama, meningkatkan kepercayaan anggota, mitra usaha, dan lembaga keuangan.

Kedua, sertifikasi kompetensi dapat menjamin pengelolaan koperasi sesuai prinsip tata kelola yang baik (good cooperative governance). Ketiga, dengan adanya sertifikasi kompetensi dapat menghindari praktek manajemen yang buruk, penyalahgunaan keuangan, dan konflik internal.

Selain itu, menurut Didik Rachbini, sertifikasi ini akan mempermudah akses koperasi terhadap pendanaan dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya. “Tanpa sertifikasi dan peningkatan kapasitas, pengurus dan manajer akan kesulitan membuat pengembangan bisnis yang bankable, laporan keuangan yang akuntabel, serta strategi usaha yang berkelanjutan. Akibatnya, Koperasi Desa Merah Putih berisiko stagnan, bahkan gagal total.”

Koperasi Desa Merah Putih juga akan mendapat kredit dari perbankan. Didik Rachbini berujar, salah satu kunci sukses pendanaannya adalah jaminan manajemen pengelolanya yang profesional dan tersertifikasi. Rencana usaha harus disusun secara rinci dengan proyeksi arus kas, analisis pasar, risiko, dan strategi mitigasinya. Dari manajemen profesional tersebut lahir proposal usaha yang jelas dan layak  atau bankable. 

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu unit koperasi. Tiap unit koperasi membutuhkan modal awal Rp 3-5 miliar, sehingga total kebutuhan anggaran dapat mencapai Rp 400 triliun. Selain dari simpanan anggota, modal awal untuk pembentukan didukung oleh APBN dan pinjaman dari bank-bank BUMN anggota Himpunan Bank Negara (Himbara). 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih pada Oktober tahun ini. “Target nanti 28 Oktober akan di-launching sekaligus operasional koperasi-koperasi yang ada di desa-desa itu,” ucapnya di Jakarta, 8 Mei 2025. 

Pria yang akrab disapa Zulhas tersebut mengatakan saat ini sudah terbentuk 9.835 koperasi desa. Jumlah ini akan bertambah terus sampai hari peluncuran nanti.