Respons Tarif Impor Trump, Sofyan Djalil Usulkan Pemerintah Lakukan Negosiasi Ulang

TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump menimbulkan kekhawatiran bagi dunia usaha di Indonesia. Indonesian Business Council (IBC) mengusulkan sejumlah langkah untuk mitigasi dampak kebijakan tersebut terhadap kinerja perekonomian dan perdagangan nasional.

CEO IBC Sofyan Djalil berpendapat pemerintah perlu melakukan negosiasi kembali dengan AS. “Kami meminta pemerintah untuk melakukan renegosiasi tarif serta memperluas perjanjian dagang atau Free Trade Agreement (FTA) dengan negara dan kawasan mitra baru,” kata dia lewat pernyataan resmi, Jumat, 4 April 2025.

Sebelumnya, Trump mengumumkan kebijakan bea impor pada Rabu, 2 April 2025. Seluruh impor yang masuk ke AS dikenakan tarif 10 persen. Presiden dari partai Republik itu juga mengenakan tarif tambahan atau Reciprocal Tariffs bagi negara-negara yang memiliki surplus dagang dengan Amerika. Termasuk impor dari Indonesia yang terdampak tarif 32 persen.

Kebijakan tarif dari pemerintah AS berpotensi memperburuk tensi dagang global dan mengganggu stabilitas ekonomi lintas negara, termasuk Indonesia. Data Kementerian Perdagangan menyebut Amerika Serikat merupakan penyumbang surplus perdagangan nonmigas terbesar di Indonesia pada 2024.

Nilai surplus perdagangan Indonesia-AS sebesar 16,08 miliar dollar AS dari total surplus perdagangan nonmigas 2024, yang sebesar 31,04 miliar dollar AS. Ekspor nonmigas Indonesia ke AS terutama adalah garmen, peralatan listrik, alas kaki, dan minyak nabati.

IBC berharap dampak bagi perekonomian dapat dicegah. Pemerintah diminta mengkaji kembali kerangka perjanjian dagang antara kedua negara sebagai respons penerapan tarif tambahan tersebut. Sehingga ada penerapan tarif yang lebih adil dan berimbang. 

Hal ini menurut Sofyan tak hanya bertujuan untuk mempertahankan hubungan dagang yang telah berlangsung. Tapi juga memperluas potensi penguatan perdagangan lewat diplomasi yang aktif. IBC juga mendorong pemerintah dapat memanfaatkan negosiasi multilateral. Negosiasi dapat dilakukan bersama negara-negara ASEAN, untuk mendorong perdagangan internasional yang lebih adil dan setara.

Selain itu IBC mengusulkan pemerintah fokus menjaga stabilitas makroekonomi dan memberikan dukungan kepada industri yang terdampak. Termasuk didalamnya kelompok UMKM yang merupakan bagian dari mata rantai industri ekspor. Upaya ini, kata Sofyan perlu didukung dengan kebijakan yang kondusif, kepastian regulasi, dan reformasi struktural dalam kemudahan berbisnis.