Roy Suryo Berulang Kali Dilaporkan ke Polisi Terkait dengan Jokowi dan Gibran

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pengacara yang tergabung dalam organisasi Peradi Bersatu mendatangi Bareskrim Polri pada Kamis, 24 April 2025, untuk melaporkan Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma, dan Rismon Sianipar. Ketiganya dituduh membuat gaduh melalui tudingan bahwa Presiden RI ke-7 Joko Widodo menggunakan ijazah palsu.

"Kami akan melaporkan terkait tudingan ijazah palsu, dugaan penghinaan, penghasutan, dan membuat gaduh," kata Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu Ade Darmawan di Bareskrim Polri, Kamis.

Menurut Ade, pelaporan tersebut akan mencakup dugaan pelanggaran sejumlah pasal. Namun pihaknya masih akan berkonsultasi dengan penyidik untuk menentukan pasal yang paling sesuai.

Adapun ketiga terlapor tersebut kerap menuding bahwa ijazah sarjana Jokowi tidak asli. Bahkan, mereka sempat ikut dalam aksi demonstrasi di Universitas Gadjah Mada, guna mendesak pihak kampus menunjukkan ijazah asli mantan presiden tersebut. 

Bagi Roy Suryo, ini bukan laporan polisi pertamanya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu telah berulang kali terlibat dalam kasus hukum dan berurusan dengan polisi. Berikut beberapa masalah hukum yang pernah dihadapi Roy Suryo.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan hukuman sembilan bulan penjara kepada Roy. Hukuman ini kemudian diperberat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan tambahan sanksi denda sebesar Rp150 juta.

Kasus ini bermula dari unggahan Roy di akun Twitter miliknya pada Juni 2022. Dalam cuitannya, ia membagikan gambar stupa Candi Borobudur yang telah diedit menyerupai wajah Jokowi. Unggahan tersebut memicu laporan dari seorang warga bernama Kurniawan Santoso ke Polda Metro Jaya pada 20 Juni 2022. Pelapor menilai konten tersebut mengandung unsur ujaran kebencian yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Laporan tersebut berkaitan dengan pernyataan Roy yang dilontarkan saat debat calon wakil presiden kedua dalam rangkaian Pemilu 2024, di mana ia menuduh Gibran Rakabuming Raka menggunakan tiga jenis mikrofon yang berbeda dari para peserta lainnya.

Ketua Cyber Indonesia, Aulia Fahmi, menyebut laporan tersebut dilatarbelakangi oleh kegaduhan yang ditimbulkan Roy Suryo melalui unggahannya di platform X (sebelumnya Twitter). Menurut Fahmi, pernyataan Roy selaku pakar telematika itu memicu munculnya opini publik mengenai dugaan kecurangan serta ketidakadilan dalam debat, yang dituding dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Bukan tidak mungkin ke depan akan muncul lagi reaksi masyarakat seperti ini. Sehingga, Bareskrim Polri harus mengambil alih persoalan hukum ini, agar hoaks-hoaks menjelang Pemilu 2024 dapat segera dihentikan," kata Fahmi, seperti dikutip dari Antara.

Sekretaris Jenderal Pasbata Sri Kuntoro Budiyanto mengatakan pernyataan Roy Suryo yang disampaikan dalam sejumlah podcast itu telah mengundang kegaduhan di masyarakat. Budi juga mengatakan apa yang disampaikan Roy tersebut tidak berdasar.

Menanggapi laporan itu, Roy Suryo meminta agar institusi kepolisian tidak perlu tunduk atau memproses laporan organisasi tersebut. Menurut Roy, laporan itu tak perlu dianggap serius. “Masa institusi negara mau tunduk dengan gerombolan tidak jelas itu?” kata dia saat dihubungi Tempo, Senin, 07 Oktober 2024.

Wakil Ketua Peradi Bersatu, Lechumanan, mengungkapkan bahwa mereka telah membawa berbagai bukti, seperti dokumen, video, dan foto, yang dianggap akurat dan berhubungan dengan perkara yang dilaporkan. "Kami akan konsultasikan ke penyelidik," ujar Lechumanan. Komunitas ini juga akan berdiskusi dengan Bareskrim untuk menentukan pasal yang sesuai untuk melaporkan ketiganya.