Serba-Serbi Operasi Anti-Premanisme: Ada 3.326 Kasus Dalam Sepekan

4 hours ago 1

TEMPO.CO, Jakarta - Polri tengah melaksanakan operasi serentak bersama seluruh jajaran Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resor dalam rangka memberantas praktik premanisme. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa langkah ini menyasar praktik premanisme yang dianggap semakin marak dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan serta iklim investasi nasional.

“Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia,” kata Trunoyudo dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 6 Mei 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ia menjelaskan fokus utama operasi ini mencakup tindakan tegas terhadap pelaku pemerasan, pungli, intimidasi, pengancaman, pengeroyokan, hingga penganiayaan, baik yang dilakukan individu maupun kelompok. Trunoyudo menegaskan Polri berkomitmen untuk membongkar jaringan premanisme secara menyeluruh demi menegakkan hukum dan ketertiban.

Klaim Selesaikan 3.326 Perkara Premanisme

Polri mengklaim telah menyelesaikan 3.326 perkara premanisme sejak pelaksanaan operasi serentak pada 1 Mei 2025. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Sandi Nugroho mengatakan sejumlah Polda dan Polres melakukan langkah penindakan tegas terhadap puluhan hingga ratusan preman. Polresta Tangerang misalnya, menangkap 85 preman pada periode operasi serentak. Sementara itu, dia mengklaim, Polda Banten juga menangkap 146 preman.

"Polda Kalimantan Tengah juga memanggil Ketua GRIB (Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu) Kalteng yang terkait dengan penutupan PT BAP," ujar Sandi lewat keterangan tertulisnya, Jumat, 9 Mei 2025.

Polri juga akan menjalin sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan operasi ini. Koordinasi lintas sektor, kata dia, krusial untuk menjamin keberhasilan operasi dan menciptakan stabilitas jangka panjang.

Polda Metro Jaya Kerahkan 999 Personel Gabungan

Polda Metro Jakarta Raya mengerahkan 999 personel gabungan untuk menanggulangi aksi premanisme di wilayah hukumnya. Ratusan personel tersebut berasal dari kepolisian, TNI, dan perwakilan pemerintah Provinsi Jakarta.

"Kami semua aparat siap turun, untuk menangani bila ada hal-hal yang berkaitan dengan premanisme," ucap Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto usai memimpin Apel Siaga Anti-Premanisme di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Jumat, 9 Mei 2025.

Karyoto mengatakan, Polda Metro Jaya akan menggelar operasi terpadu penanggulangan aksi premanisme selama 15 hari mulai tanggal 15 Mei 2025. Mereka yang terlibat terdiri dari 663 anggota Polri, 306 prajurit TNI, dan 30 personel dari Pemprov Jakarta.

Polda Metro Jaya Sisir Daerah Rawan

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi mengatakan operasi ini menyasar berbagai lokasi yang berpotensi menjadi tempat praktik premanisme seperti pasar, terminal, pelabuhan, stasiun, kawasan parkir liar, dan wilayah permukiman yang sering dikeluhkan masyarakat.

Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Reonald Simanjuntak mengatakan operasi ini akan difokuskan pada titik-titik dengan tingkat pengaduan masyarakat yang tinggi. “Beberapa wilayah yang menjadi atensi khusus antara lain Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan sebagian wilayah Jakarta Timur,” ungkap Reonald saat dihubungi Tempo pada Ahad, 11 Mei 2025.

Operasi Anti-Premanisme Tidak Menyasar Ormas

Reonald juga memastikan operasi tersebut tidak serta-merta menyasar organisasi kemasyarakatan (ormas). "Jadi bukan serta-merta (operasi) kami menyasar ormas, enggak begitu," kata Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Reonald Simanjuntak kepada Tempo pada Sabtu, 10 Mei 2025.

Menurutnya, ormas pada dasarnya diperbolehkan untuk berkegiatan dan sudah dijamin secara sah oleh undang-undang. Hanya saja dalam praktiknya memang ada beberapa anggota ormas yang tidak bertanggungjawab dan melanggar hukum. Oleh karena itu, keterlibatan ormas dalam aksi premanisme harus dibuktikan terlebih dahulu.

"Harus fair, dong. Dibuktikan ada perintah atau tidak, jangan sampai karena oknum yang tidak bertanggungjawab (ormas dipermasalahkan)," tutur Reonald.

Parkir Liar jadi Target Operasi

Reonald menyebutkan salah satu target penindakan petugas dalam operasi ini adalah praktik parkir liar yang kerap meresahkan masyarakat. “Karena parkir liar sering kali dikendalikan oleh oknum yang terindikasi melakukan pungli,” ujar dia.

Polda Metro Jaya akan melakukan patroli rutin serta menempatkan personel di titik-titik rawan praktik parkir liar. Polisi juga akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Jakarta untuk menindak pelaku yang memungut tarif parkir tanpa izin. “Kami juga akan melakukan penindakan langsung dan pendataan terhadap pelaku parkir liar,” ucap dia.

Polda Sumut Ungkap 752 Kasus Premanisme

Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengungkap 753 kasus premanisme dalam Operasi Pekat Toba 2025. Kasus tersebut melibatkan 855 terduga preman di wilayah Sumatera Utara.

“Dari jumlah tersebut, 102 kasus dengan 125 pelaku telah naik ke tahap penyidikan, sementara 651 kasus dengan 730 pelaku dilakukan pembinaan,” kata Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Whisnu Hermawan dalam keterangan yang dikutip Ahad, 11 Mei 2025.

Adapun rincian pengungkapan kasus selama fase awal operasi pada 1-9 Mei 2025 itu meliputi 668 kasus pungutan liar, 36 kasus pemerasan, 4 kasus perbuatan tidak menyenangkan, 3 kasus pengeroyokan oleh kelompok atau ormas. Selain itu terdapat 42 kasus penganiayaan yang melibatkan kelompok, ormas, maupun pelaku perorangan.

Polda Jatim Tetapkan 312 Tersangka Aksi Premanisme

Kepolisian Daerah Jawa Timur mengklaim telah menggulung 224 aksi premanisme di wilayah Jawa Timur. Ratusan kasus tersebut berhasil diungkap lewat Operasi Pekat II Semeru yang telah berlangsung sejak tanggal 1 hingga 8 Mei 2025.

"Sepekan terakhir ini ada 224 kasus aksi premanisme yang sudah berhasil kami ungkap dan mengamankan para tersangkanya," ucap Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur Komisaris Besar Julest Abraham Abast dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tempo pada Sabtu, 10 Mei 2025.

Jules merincikan, ratusan kasus premanisme tersebut terjadi dalam beragam bentuk. Di antaranya merupakan tindak kriminalitas jalanan, pemerasan, pungutan liar (pungli), debt collector, hingga tawuran antar paguyuban perguruan pencak silat.

Polda Jatim Pakai Metode Intelijen

Julest juga mengungkapkan Polda Jatim akan menggunakan pola-pola intelijen dalam operasi pemberantasan premanisme. "Pemberantasan premanisme akan terus digencarkan dengan mengedepankan intelijen," tutur dia.

Menurut Julest, pola intelijen yang dimaksud adalah pelaksanaan deteksi dini di wilayah-wilayah yang dinilai rawan terjadi aksi premanisme. "Maksudnya dengan melakukan deteksi dini intelijen, yaitu melalui kegiatan penyelidikan di tempat-tempat yang dicurigai rawan aksi premanisme," ujarnya.

Polda Jateng Tangkap 134 Orang

Kepolisian Daerah Jawa Tengah menahan 134 pelaku tawuran dan balap liar dalam operasi pemberantasan premanisme serentak. Kepala Biro Operasi Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Basya Radyanada mengatakan operasi menyasar pelanggaran yang meresahkan masyarakat. "Polda Jateng juga mengamankan 131 juru parkir liar, 11 pelaku pemungutan liar, dan 59 pengamen dan anak punk," kata Basya dalam keterangan resminya, Ahad, 11 Mei 2025.

Hammam Izzuddin dan Vedro Imanuel Girsang berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Read Entire Article