Airlangga Gelar Rapat Lanjutan Tarif Trump dengan Sri Mulyani hingga Gubernur BI Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar rapat koordinasi terbatas dengan sejumlah kementerian dan lembaga, Ahad, 6 April 2025. Rapat yang turut dihadiri Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia itu membahas aksi lanjutan merespons tarif impor Amerika Serikat.

Sebelumnya pemerintah sempat melakukan rapat pada Kamis, 3 April 2025 atau tepat sehari setelah Presiden Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif resiprokal terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia. Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah tak akan mengambil langkah retaliasi atau tindakan balasan atas kebijakan tarif tersebut.

Diplomasi dan negosiasi dipilih untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. “Kami dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ujar Airlangga saat rapat seperti dikutip dari rilis resmi kementerian.

Rapat tersebut dihadiri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar. Dalam rapat dibahas bahwa negosiasi diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral. Serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

Tarif resiprokal Amerika Serikat sendiri akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025. Terdapat beberapa produk yang dikecualikan dari tarif resiprokal yakni antara lain barang yang dilindungi 50 USC 1702(b). Misal barang medis dan kemanusiaan, produk yang telah dikenakan tarif berdasarkan Section 232 yaitu baja, aluminium, mobil dan suku cadang mobil, produk strategis yaitu tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, bullion (logam mulia), serta energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di Amerika Serikat.

Kajian terus dilakukan secara mendalam terhadap implikasi fiskal dari berbagai langkah kebijakan yang tengah dipertimbangkan. Evaluasi tersebut, kata dia, dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap hati-hati dan menjaga stabilitas APBN.

Penghitungan saat ini masih dinamis dan masih perlu tim untu untuk terus bekerja.“Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April 2025. Namun teknisnya, tim terus bekerja untuk melakukan dalam payung deregulasi sehingga ini merespons dan menindaklanjuti daripada Sidang Kabinet yang lalu di bulan Maret,” ucapnya.