Amnesty Desak DPR Bentuk Tim Pencari Fakta Ledakan Amunisi TNI

TEMPO.CO, Jakarta - Amnesty Internasional Indonesia mendesak Komisi Pertahanan DPR membentuk tim pencari fakta independen untuk mengusut peristiwa ledakan di area pemusnahan amunisi TNI, di Garut, Jawa Barat.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan peristiwa yang menyebabkan 13 orang tewas ini mesti diusut secara transparan dan berkeadilan.

"Kegagalan mengusutnya sama saja dengan kegagalan negara untuk melindungi hak hidup mereka yang menjadi korban," kata Usman dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 13 Mei 2025.

Dia melanjutkan, pembentukkan tim pencari fakta independen, selain untuk memberikan hak bagi keluarga korban untuk mengetahui ihwal peristiwa yang terjadi, juga diperlukan untuk mengawasi ketat amunisi dan peralatan yang berbahaya di lingkungan TNI.

Tanpa pengawasan yang ketat dan evaluasi dari DPR, kata dia, bukan tidak mungkin peristiwa serupa akan berpotensi terjadi kembali di kemudian hari.

Setiap proses penanganan amunisi, kata dia, baik dari tahap produksi, distribusi, hingga pemusnahan mesti mematuhi prosedur operasional standar dan keamanan, serta melibatkan figur yang profesional.

"Jika berulang dan ada pembiaran negara, maka kejadian ini tergolong pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak hidup yang absolut yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun," ujar Usman.

Selain mendesak DPR membentuk tim pencari fakta independen, Usman mengatakan, Komnas HAM dan kepolisian memiliki kewajiban untuk menginvestigasi peristiwa ini, mengingat banyaknya jumlah korban tewas di luar zona militer.

"Komnas HAM harus proaktif menyelidiki kasus ini, karena keterlibatan Komnas HAM penting," ucap Usman.

Kemarin, 13 orang dinyatakan tewas pada peristiwa ledakan pemusnahan amunisi kedaluwarsa TNI yang dilakukan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sembilan dari korban tersebut adalah warga sipil.

Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi mengatakan, instansinya belum dapat menyimpulkan lebih jauh ihwal penyebab keberadaan warga sipil di area pemusnahan.

Menurut Kristomei, warga sipil biasanya mendatangi area setelah dilakukan pemusnahan. Tujuannya, untuk mengambil sisa-sisa amunisi yang diangap memiliki nilai ekonomis.

"Biasanya mereka datang setelah pemusnahan dilakukan. Tetapi, kami akan mendalami lagi kenapa bisa ada warga saat kegiatan berlangsung," ujar Kristomei.

Ia memastikan, TNI akan melakukan investigasi menyeluruh untuk membuat terang peristiwa ini. Pun, kata Kristomei, TNI akan bertanggung jawab terhadap para korban.