BPOM Belum Dilibatkan Mengawasi Produksi Makan Bergizi Gratis

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan mereka belum dilibatkan secara penuh oleh Badan Gizi Nasional untuk mengawasi keamanan program Makan Bergizi Gratis.

Padahal, kata Taruna, kedua lembaga telah memiliki nota kesepahaman untuk pengawasan program makan gratis untuk siswa sekolah dari Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Taruna menceritakan kendala itu dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI yang merupakan mitra kerja BPOM dan BGN. "Kami tidak dilibatkan dalam hal-hal yang komitmen awalnya itu seharusnya BPOM dilibatkan," kata Taruna dalam rapat di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 15 Mei 2025.

Berdasarkan nota kesepahaman tersebut, kata Taruna, BPOM seharusnya ikut serta dalam pengawasan produksi makanan di dapur-dapur makan gratis. Namun, dia berujar selama ini BGN belum melibatkan mereka dalam proses tersebut.

BPOM, kata Taruna, tidak ikut mengawasi standar kelayakan dapur hingga makanan yang didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum di bawah BGN. "Selama ini kami tidak dilibatkan dalam hal ini sudah layak atau belum dapurnya, sudah sesuai standar atau tidak," ucap dia.

Sejak penandatanganan nota kesepahaman dengan badan gizi pada Januari 2025, Taruna menyebut BPOM baru terlibat dalam beberapa aspek pelaksanaan makan gratis. Di antaranya dengan memberi modul-modul pelatihan untuk SPPG dan jika terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan di sekolah.

Menurut Taruna, BPOM masih menunggu inisiatif dari BGN untuk melibatkan mereka dalam pengawasan makan bergizi. Sebab, kata dia, pelaksanaan program ini merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional. "Kami tidak mungkin sekonyong-konyong menugaskan tim, sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu," ujar dia.

Taruna pun meminta Komisi IX DPR RI untuk membantu koordinasi antara BPOM dan BGN. Dia berharap nota kesepahaman untuk mengawasi MBG bisa dijalankan dengan efektif dan tidak hanya menjadi perjanjian hitam di atas putih semata.

Hingga berita ini ditulis, Badan Gizi Nasional belum menanggapi pernyataan Kepala BPOM Taruna Ikrar. Kepala BGN Dadan Hindayana belum membalas pesan singkat ihwal permasalahan pengawasan produksi makan bergizi.

Dadan Hindayana sebelumnya sempat dipanggil Prabowo usai kasus keracunan makanan setelah mengkonsumsi makan bergizi yang berulang di berbagai daerah. Pertemuan itu digelar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu, 3 Mei 2025. Pertemuan ini digunakan untuk menyusun dan mempertajam standar operasional prosedur pemilihan, serta supervisi mitra.

“Oleh sebab itu, kami berkumpul sekarang ini untuk mempertajam SOP-SOP terkait dengan penyeleksian-penyeleksian mitra. Dan juga supervisi-supervisi infrastruktur yang harus ada dan akan disiapkan oleh para mitra,” kata Dadan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 3 Mei 2025 dikutip dari keterangan Sekretariat Presiden.