Butuh Sekitar Rp 22 Miliar untuk Membangun Satu Kampung Nelayan Merah Putih

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membangun satu Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP mencapai Rp 22 miliar. Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, mengatakan estimasi ini merujuk pada anggaran pembangunan Kampung Nelayan Modern di Biak, Papua, yang telah dijalankan sebelumnya. “Berkaca dari pembangunan Kampung Nelayan Modern di Biak, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih lebih kurang membutuhkan dana Rp 22 miliar per lokasi,” kata Doni saat dihubungi Tempo, Senin, 2 Juni 2025.

Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih. Kemudian, akan berlanjut pada pembangunan 500 Kampung Nelayan Merah Putih masing-masing pada 2026 dan 2027. 

Secara keseluruhan, target pemerintah mencapai 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih. “Program KNMP mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo, di mana Pak Presiden meminta dibangun 1.100 kampung sampai tahun 2027,” ujar Doni. 

Dia menyebut pembiayaan pembangunan akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun berbagai fasilitas yang akan dibangun di Kampung Nelayan Merah Putih antara lain dermaga, docking kapal, coldstorage, pabrik es, sentra kuliner, kios perbekalan melaut, kantor pengelolaan, pasar ikan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN), hingga balai pelatihan. 

Doni menuturkan, pembangunan fasilitas terintegrasi ini bertujuan untuk mendongkrak produktivitas masyarakat nelayan. “Yang tadinya mengedepankan metode penangkapan, penyimpanan, sampai pemasaran hasil tangkapan  (secara) tradisional, menjadi lebih modern dan berdaya saing," kata dia. 

Dia menekankan program Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya berbicara tentang fasilitas, tapi bagaimana membangun SDM pesisir yang kompeten. Dengan demikian, target produktivitas yang berkelanjutan bisa dicapai. “Ini dibuktikan dengan adanya balai pelatihan, dan pendampingan yang terus kami lakukan terhadap para nelayan di desa tersebut,” tutur Doni.

Pelaksanaan program ini, ujar Doni, akan diselaraskan dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang menjadi program pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, peran Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi penguat produktivitas, salah satunya untuk mendatangkan kapal-kapal perikanan dengan tonase yang lebih besar, hingga akses pasar yang lebih luas. 

Setiap kampung atau desa yang ingin mendaftar program Kampung Nelayan Merah Putih mesti memenuhi sejumlah kriteria tertentu. Salah satu syaratnya yakni 80 persen penduduk desa tersebut harus berprofesi sebagai nelayan atau pembudidaya ikan.

KKP juga akan membentuk tim pengawas untuk memantau pelaksanaan program. “Dari KKP akan ada tim pengawas, nanti akan kolaborasi dengan daerah untuk mengawasi operasional agar berjalan semua,” tutur Doni.