Evakuasi Warga Gaza, Kemhan: Tunggu Arahan Presiden

TEMPO.CO, Jakarta -- Kementerian Pertahanan (Kemhan) menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto perihal rencana evakuasi sementara 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Kemhan menyatakan siap menjalankan perintah Presiden, termasuk jika diminta menyiapkan fasilitas pemulihan di dalam negeri. “Sejauh ini belum ada instruksi langsung dari Presiden. Tapi apapun perintah Presiden kepada Kementerian Pertahanan atau TNI, kami siap mengeksekusi,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigadir Jenderal Frega Wenas Inkiriwang saat ditemui di kantornya, Rabu, 16 April 2025.

Rencana evakuasi sementara rakyat Palestina di Gaza diungkap Presiden Prabowo saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, 9 April 2025, sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia siap menampung lebih kurang 1.000 warga Palestina di Gaza, terutama mereka yang luka-luka, mengalami trauma, dan anak-anak yatim piatu. 

"Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," kata Presiden seperti dilansir Antaranews. Presiden Prabowo menegaskan rencana itu hanya dapat berjalan manakala mendapatkan "lampu hijau" dari otoritas Palestina, pihak-pihak terkait, dan wajib memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Kepala negara telah memerintah Menteri Luar Negeri Sugiono untuk berdiskusi dengan pemerintah Palestina tentang rencana mekanisme evakuasi ke Indonesia. Namun, Prabowo membeberkan dua syarat evakuasi korban konflik Gaza. Pertama, kata Prabowo, semua pihak harus menyetujui rencana ini. Kedua, korban konflik Gaza hanya ditempatkan sementara di Indonesia dan harus kembali setelah pulih dan kondisi Gaza membaik. 

Frega Wenas menjelaskan, keputusan semacam itu tidak bisa diambil secara sepihak, karena menyangkut kebijakan luar negeri dan memerlukan koordinasi dengan negara-negara lain. Jika Indonesia membantu warga Gaza misalnya untuk pemulihan, menurut dia, pasti ada proses negosiasi dengan negara-negara lain. "Leading sector-nya tentu Kementerian Luar Negeri,” ujar dia.

Frega menegaskan Kementerian Pertahanan akan menunggu arahan resmi baik dari Kementerian Luar Negeri maupun dari Presiden Prabowo sebelum mengambil langkah lebih lanjut. “Kami menunggu keputusan, dan ketika itu sudah ditetapkan, tentu kami siap,” tuturnya.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Purnawirawan Polisi Budi Gunawan menyatakan belum ada langkah konkret perihal rencana evakuasi sementara warga Palestina dari Gaza ke Indonesia. Ia juga mengatakan masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo.

Menurut Budi, kemungkinan besar akan digelar rapat terbatas guna membahas rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia. “Presiden akan mengumpulkan (para menteri) memberikan arahan,” ujar Budi saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa, seusai menyambut kedatangan Prabowo dari kunjungan luar negeri pada Rabu, 16 April 2025.