Gerakan Pemuda Kabah: PPP Butuh Ketum yang Bisa Rangkul Generasi Muda

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Indra Hakim Hasibuan mengatakan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP membutuhkan ketua umum yang mampu berkolaborasi dengan pemuda. Menurut Indra, pergantian kepemimpinan dibutuhkan setelah pemilu 2024 lalu menyisakan catatan buruk bagi PPP.

Ia mengatakan hasil yang kurang memuaskan mencerminkan perlunya evaluasi mendalam terhadap strategi partai. Ia menyebut tiga hal menjadi catatan untuk calon ketua umum PPP mendatang.

"Pertama, kegagalan PPP dalam pemilu 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara strategi partai dan dinamika politik yang berkembang. Perubahan iklim politik yang cepat menuntut partai untuk lebih adaptif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat," kata Indra dalam keterangan tertulis pada Rabu, 14 Mei 2025.

Yang kedua, kata Indra, salah satu faktor utama kegagalan PPP adalah kurangnya upaya maksimal untuk memanfaatkan potensi pemilih milenial. Padahal milenial merupakan kelompok terbesar dalam pemilih. Ia mengatakan PPP butuh figur politik yang dapat berbicara dalam bahasa mereka, yang lebih inklusif, transparan, dan inovatif. 

"Ketiga, melihat kegagalan tersebut, penting bagi PPP untuk menyadari bahwa kedepan harus lebih serius merangkul generasi muda,”  

Menurut Indra, pemilu berikutnya membutuhkan figur pemimpin yang tidak hanya populer di kalangan tua, tetapi juga memiliki visi yang dapat menginspirasi dan melibatkan pemuda dalam proses politik. 

Indra juga menekankan PPP harus mampu menyiapkan pergantian pemimpin yang mampu berkolaborasi, menciptakan ruang dialog, tidak mengedepankan egosentris kelompok tertentu karena PPP didiriikan atas dasar kepentingan bersama, kolektif kolegial. 

"Kami berharap ke depan PPP harus lebih inovatif, terbuka, tidak mengedepankan egosentris kelompok tertentu karena PPP adalah partai yang dibangun atas kepentingan bersama, kolektif kolegial,” ucap Indra.

Rapat pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat PPP memutuskan muktamar PPP direncanakan digelar setelah Hari Raya Idul Adha dan pemungutan suara ulang pilkada di sejumlah daerah. 

“Sehingga diputuskan antara Agustus-September, ini masih tentatif. Tidak ada niatan menunda-nunda muktamar dan semua pihak dapat memahaminya,” kata Juru bicara DPP PPP Usman Muhammad Tokan kepada Tempo, Rabu, 14 Mei 2025.

Usman mengatakan ada sembilan nama calon ketua umum dari kalangan internal dan eksternal. Dari internal antara lain Muhamad Mardiono, Muhammad Romahurmuziy, Sandiaga Uno, Amir Uskara, dan Taj Yasin Maimoen. Adapun dari eksternal yang beredar adalah Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, Syaifullah Yusuf, Andi Amran Sulaiman, dan Agus Suparmanto. 

“Pak Suharso Monoarfa juga punya peluang yang sama kalau beliau bersedia maju kembali,” ujar Usman. 

Usman mengatakan, banyak kemungkinan bisa terjadi karena jadwal muktamar masih beberapa bulan lagi. Ia mengatakan waktu ini sebaiknya dimanfaatkan oleh para kandidat untuk berinteralsi dengan para pemilik suara di muktamar. 

Adapun Ketua DPP bidang Pemuda PPP, Thobahul Aftoni, mengatakan Sekretaris Jenderal DPP PPP Arwani Thomafi juga ikut dalam bursa pencalonan ketua umum PPP. Aftoni mengatakan nama-nama yang beredar belum resmi dan baru berasal dari aspirasi pengurus daerah PPP. 

“Itu masih berupa aspirasi dari daerah. Mekanismenya nanti melalui muktamar,” kata Aftoni kepada Tempo. 

Aftoni mengatakan tanggal dan tempat muktamar belum diputuskan, termasuk kepanitiaan. “Masih menunggu rapat harian,” ujarnya.

Pada pemilu 2024, PPP dinyatakan tak lolos ke parlemen usai penghitungan akhir Komisi Pemilihan Umum. PPP hanya memperoleh 3,87 persen atau di bawah ambang batas parlemen yang ditetapkan di angka 4 persen.

Kemudian, PPP mengajukan gugatan sengkete perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Namun, pada 21 Mei 2024, Mahkamah menolak sebagian besar perkara itu. Untuk pertama kalinya partai berlambang Ka'bah ini terdepak dari kursi parlemen sejak berdiri pada 1973. 

Kegagalan PPP ke parlemen membuat kisruh internal dan meminta penetapan ketua umum untuk mengganti pelaksana ketum yang dijabat Mardiono saat ini.