Harga Saham Himbara Rontok di Tengah Penugasan Danantara hingga Koperasi Desa Merah Putih

TEMPO.CO, Jakarta - Harga saham bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara rontok di sesi pertama perdagangan pertama, Selasa, 8 April 2025 atau setelah libur Lebaran.  Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun berguguran hingga 9,5 persen, yang lantas memaksa Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan atau trading halt hari ini. 

Saham-saham bank milik negara itu seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) tampak anjlok 7,65 persen, PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) minus 8,27 persen, PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) ambles di 4,48 persen, PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) negatif 7,34 persen, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) juga turun 7,69 persen.    

Kondisi ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Pada Maret lalu, IHSG parkir di level 6.284,4 atau turun 2,13 persen. Kondisi ini terjadi di tengah saham-saham perbankan dan big cap lain yang juga rontok. 

Saham perbankan besar Indonesia kompak melemah di sesi pertama kala itu. Berdasarkan keterangan dari PT Samuel Sekuritas Indonesia, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) melemah -3,5 persen, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI)  -4,3 persen, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) -1,9 persen, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) -5,3 persen.

Selain itu, sejumlah saham raksasa lainnya, seperti PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) -2,4 persen, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) -3,3 persen, dan PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) -3,1 persen.

Sejumlah analis dan ekonom menyebut kondisi itu tak lepas dari sentimen pasar terhadap penugasan pemerintah kepada bank negara, salah satunya datang dari Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman. Pada Selasa, 25 Maret 2025,  Maman mengatakan akan memanggil direksi baru bank milik negara  untuk mempercepat proses penghapusan piutang usaha mikro-kecil-menengah. Maman akan memanggil Hery Gunardi, Direktur Utama BRI, sesudah libur Idul Fitri. "Nanti kami panggil untuk menindaklanjuti," ujar Maman di kantor Kementerian Ketenagakerjaan seperti dikutip Tempo, Ahad, 6 Maret 2025. 

Pemerintah berencana menghapus utang 1,09 juta UMKM kepada perbankan dalam dua tahap, yakni pada Januari dan Maret 2025. Pada Rabu, 19 Maret 2025, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM M. Riza Adha Damanik mengatakan sudah ada 67 ribu pengusaha mikro-kecil-menengah atau senilai Rp 2,5 triliun yang mendapat fasilitas penghapusan utang atau sekitar 15 persen dari target. "Ini dalam tahap finalisasi, menunggu rapat pemegang saham perbankan. Untuk gelombang kedua akan dilakukan setelah Maret," kata Riza. 

Tugas lain bank-bank Himbara adalah membiayai Koperasi Desa Merah Putih. Pada Selasa, 11 Maret 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah sedang merumuskan skema pembiayaan untuk Koperasi Desa Merah Putih. Salah satunya melalui pinjaman murah dari bank-bank Himbara. "Akan ada dukungan pinjaman dengan biaya bunga rendah dari Himbara yang kalau enggak salah sekitar Rp 5 miliar," ucapnya.

Senada dengan Tito, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan skema pembahasan inisiatif pendanaan Koperasi Merah Putih akan melibatkan Kementerian BUMN, Himbara, hingga Kementerian Keuangan. Menurut Budi, dengan modal awal Rp 5 miliar, Koperasi Desa Merah Putih bisa menjalankan berbagai kegiatan, seperti pembangunan gedung, apotek, dan klinik desa serta pengadaan truk dan kebutuhan logistik. Sejauh ini ada sebanyak 70-80 ribu Koperasi Desa Merah Putih yang ditargetkan mampu mendorong pembangunan ekonomi di perdesaan dan mendukung program-program pemerintah.

Tantangan lain yang akan dihadapi direksi baru bank-bank Himbara adalah penugasan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 yang terbit pada Sabtu, 22 Maret 2025, pemerintah mengalihkan saham seri B dan C 14 perusahaan, termasuk empat bank BUMN, kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia yang ditetapkan menjadi perusahaan induk atau holding operasional Danantara. Setelah saham ini beralih, semua perusahaan tersebut bakal mendukung operasi Danantara, antara lain penghiliran sumber daya alam.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, posisi tersebut membuat kemampuan bank-bank BUMN dalam memperluas penyaluran kredit makin terbatas. “Karena Danantara pasti akan meminta rasio dividen yang makin besar dari bank-bank ini,” kata Bhima pada Kamis, 27 Maret 2025. Bhima mengatakan tugas pendanaan pada proyek penghiliran sumber daya alam bakal memaksa bank-bank Himbara menyalurkan kredit tanpa penilaian yang layak.  

Model penugasan semacam ini, menurut Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance Andry Satrio Nugroho, selalu berulang di setiap rezim. Dia mencontohkan, di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004-2014, bank BUMN didorong membiayai proyek-proyek dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Pada era Presiden Joko Widodo (2014-2024), bank Himbara disuruh mendanai proyek infrastruktur seperti jalan tol hingga Ibu Kota Nusantara (IKN). “Bank Himbara dipaksa memberikan suku bunga kredit di bawah harga pasar. Dampaknya, laba bank akan tertekan.” 

Khairul Anam berkontribusi dalam penulisan artikel ini.