Istana: LSM yang Dibiayai Asing Mencoba Batalkan Program Pemerintah

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, tidak semua lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dibiayai asing ingin mengadu domba Indonesia.

Dia menjelaskan, pernyataan Presiden Prabowo Subianto hanya ditujukan kepada sejumlah LSM. LSM itu memiliki tujuan memecah belah Indonesia. Karakter LSM itu salah satunya selalu ingin mencoba membatalkan program prioritas pemerintah.

“Ingin program-program prioritas pemerintah dibatalkan saja, tidak dilanjutkan,” kata dia di kantornya, Jakarta, Selasa, 3 Juni 2025.

Menurut dia, kelompok tersebut selalu mendiskreditkan pemerintah. Kelompok itu juga berupaya mencemooh usaha-usaha kemajuan pemerintah.

Meski begitu, Hasan mengatakan, pernyataan Prabowo tidak untuk meredam peran masyarakat sipil dan kebebasan berekspresi. Hasan mengklaim, pemerintah selama ini memberikan ruang untuk masyarakat sipil hingga media mengkritik sejumlah program pemerintah. Namun, Hasan mengatakan, Prabowo tidak memberikan toleransi terhadap kelompok yang ingin mengadu domba dan menyebar kebencian.

“Persatuan itu bukan berarti enggak boleh kritik, enggak. Kritik boleh. Tapi kalau sudah adu domba, menyebar fitnah, melempar kebencian, setiap hari memproduksi informasi yang tidak benar, menyebar-nyebarkan informasi yang tidak benar. Nah ini yang beliau tekankan,” kata dia.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menuduh pihak asing membiayai LSM untuk mengadu domba Indonesia. Ia menyampaikan itu saat memberi amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, 2 Juni 2025.

Ini bukan pertama kalinya Prabowo menyinggung pihak asing mengadu domba Indonesia. Sebelumnya, Prabowo juga meyakini gelombang aksi unjuk rasa di sejumlah daerah di awal pemerintahannya karena ada campur tangan asing.

“Coba perhatikan, apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif dong,” ucap Prabowo saat wawancara dengan enam jurnalis senior di kediamannya di Sentul, Bogor, Jawa Barat, 8 April 2025.

Prabowo merasa waspada akan kehadiran antek-antek asing serta kelompok yang ingin berbuat onar dan memanfaatkan momentum demonstrasi ini. “Dalam pengelolaan suatu negara, kita waspada, apakah ada kekuatan asing yang ingin adu domba. Ini berlaku lazim,” ujar Prabowo.

Sebelumnya, aksi demonstrasi oleh masyarakat sipil maupun mahasiswa se-Indonesia santer menjadi sorotan beberapa waktu belakang. Aksi ini menolak Revisi UU TNI yang kini sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI.

Penolakan atas pengesahan RUU TNI itu terus bergulir. Sekelompok orang bahkan mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR sebagai bukti perlawanan. Bahkan beberapa wilayah, semisal di Kota Padang, Yogyakarta, Bandung, Makassar, dan banyak daerah lainnya, menggelar aksi serupa untuk menolak pengesahan tersebut.

Sejumlah kelompok masyarakat sipil menganggap proses pembahasan revisi UU TNI terburu-buru dan minim keterlibatan partisipasi publik. Mereka juga khawatir bila tentara dapat menduduki jabatan sipil, sehingga meminta agar TNI tetap di barak.