Kasus Korupsi PLTU Cirebon 2, KPK Periksa Wakil Ketua Umum Kadin

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Profesi Heru Dewanto (HD) pada hari ini, Rabu, 14 Mei 2025. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan HD diperiksa soal kasus suap perizinan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Cirebon 2 di Cirebon, Jawa Barat.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait tindak pidana korupsi suap perizinan di Kabupaten Cirebon," kata dia dalam keterangan resmi pada Rabu, 14 Mei 2025. 

Heru Dewanto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Presiden Direktur PT Cirebon Energi Prasarana. Menurut Budi, pemeriksaan akan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Tersangka dalam kasus korupsi PLTU Cirebon 2 ini adalah General Manager Hyundai Engineering and Construction Herry Jung (HJ). Sebelumnya, Kepala Departemen Investigasi Kejahatan Internasional dari Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul Hong Yong-hwa, mengatakan bahwa para eksekutif dan karyawan Hyundai Engineering & Construction diduga menyuap mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

Jaksa KPK mendakwa Sunjaya Purwadisastra menerima gratifikasi, suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hingga Rp 64,2 miliar pada 20 Maret 2023. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyatakan Sunjaya menerima setoran Rp 7,02 miliar pada 2017-2018 supaya proyek PLTU 2 Cirebon diperlancar perizinannya. Padahal proses pembangunan proyek itu bertentangan dengan Perda Kabupaten Cirebon No 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon 2011- 2031.

Kasus korupsi ini bermula saat PT Cirebon Energi Prasarana (PT CEP) ditunjuk menjadi owner proyek pembangunan PLTU 2 Cirebon yang berlokasi di Kecamatan Mundu, Pangenan dan Astanajapura. PT CEP kemudian menggandeng Hyundai Engineering & Construction sebagai kontraktor utama proyek itu pada 2015.

Para petinggi PT Cirebon Energi Prasarana menemui Sunjaya di Pendopo Bupati Cirebon pada 2016. Mereka meminta Sunjaya untuk memuluskan proyek PLTU 2 Cirebon, sekaligus menyerahkan uang Rp1 miliar kepada Sunjaya untuk menangani demo warga.