Kemendagri Minta Kepala Daerah Rutin Evaluasi Program MBG

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengklaim bahwa hasil evaluasi sementara terhadap pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) cukup baik. Namun, Bima tetap meminta kepala daerah untuk terlibat aktif dan membuka ruang komunikasi dengan masyarakat.

“Kepala daerah itu harus turun. Kepala daerah itu harus meminta masukan,” kata Bima saat meninjau pelaksanaan program MBG di Sekolah Dasar Negeri 015 Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat, 25 April 2025, dikutip dari keterangan tertulis resmi.

Menurut Bima, pelaksanaan MBG harus dievaluasi secara berkelanjutan. Politikus Partai Amanat Nasional itu mengatakan, proses implementasi program andalan Presiden Prabowo Subianto ini tetap harus dikawal secara cermat oleh seluruh kepala daerah.

Bima mengingatkan pentingnya mematuhi standar dan pedoman yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Tujuannya untuk mencegah kejadian seperti keracunan makanan.

Dalam kunjungan ke SDN 015 Balikpapan, Bima menekankan pentingnya memastikan makanan yang diberikan kepada siswa harus sehat dan higienis. Mantan Wali Kota Bogor itu juga berharap pelaksanaan program MBG dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Sejumlah masalah dalam pelaksanaan program makan bergizi muncul belum lama ini. Misalnya, belasan siswa SMP PGRI Cianjur sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur karena menderita keracunan yang diduga berasal dari menu program makan gratis itu pada Selasa, 22 April 2025.

Sebelum itu, sebanyak 52 siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Cianjur juga menderita keracunan usai menyantap makanan MBG. Berdasarkan informasi, makanan MBG yang dipasok ke SMP PGRI Cianjur berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Limbangansari, sama dengan yang memasok ke MAN 1 Cianjur.

Pengurus Yayasan Khasanah Ibu Bahagia yang menaungi SPPG Limbangansari, Ridwan Abdullah, membenarkan bahwa MBG untuk SMP PGRI Cianjur dan MAN 1 Cianjur dipasok dari dapur umum yang sama. Menurut Ridwan, saat ini produksi disetop sementara untuk seluruh pasokan ke sekolah-sekolah.

Sementara itu, pada 10 April 2025, Ira Mesra selaku pemilik dapur mitra proyek MBG di SPPG Kalibata, Jakarta Selatan, membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Ira membuat laporan karena belum menerima pembayaran dari Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) yang menjadi mitra dalam program MBG sejak beroperasi pada Februari 2025.

Ira mengatakan mengalami kerugian hingga Rp 975 juta karena tak kunjung dibayar untuk porsi MBG yang dimasak. 

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki proyek makan bergizi gratis. Ia menyoroti sejumlah masalah dalam pelaksanaan MBG, seperti peristiwa keracunan massal siswa dan dugaan penggelapan dana. 

“Kami memahami program ini masih baru sehingga masih banyak yang harus disempurnakan dan dievaluasi ke depan,” kata Puan dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat, 25 April 2025.

Selain itu, Ketua DPP PDI Perjuangan ini mendorong agar Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi mendalam atas program andalan Presiden Prabowo Subianto itu. Evaluasi ini, kata Puan, bisa dimulai dari sisi standar mutu, keamanan pangan, dan kehigienisan dalam proses penyajian menu MBG.

Presiden Prabowo Subianto memastikan kasus dugaan penggelapan anggaran makan bergizi gratis itu akan ditangani aparat penegak hukum. “Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kami jaga,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 22 April 2025.