Lembaga Antikorupsi Asia Tenggara Berkumpul di Malaysia Peringati Deklarasi Jakarta

TEMPO.CO, Putrajaya - Lembaga penegakan hukum antikorupsi berbagai negara dari Asia Tenggara serta organisasi sipil berkumpul di Putrajaya, Malaysia, untuk memperingati Deklarasi Jakarta pada 29-30 April 2025. Acara Southeast Asia Anti-Corruption Conference ini bertajuk “Recalling Jakarta Statement” yang dihelat oleh Southeast Asia Anti-Corruption Syndicate (Sea Actions), sebuah lembaga sipil tempat bergabungnya aktivis antikorupsi di Asia Tenggara.

Dari Indonesia, acara ini dihadiri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua KPK Setyo Budianto turut memberi kata sambutan. Lembaga antikorupsi dari negeri Jiran, Malaysia Anti-Corruption Commision (MACC) atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) juga berperan aktif di acara ini. Chief Commisioner MACC Tan Sri Dato’ Sri Haji Azam bin Zaki juga turut hadir.

Setyo menyampaikan pentingnya lembaga antikorupsi di sebuah negara. Ia menambahkan menjalin kebersamaan dengan lembaga antikorupsi di Asia Tenggara penting untuk memberantas korupsi. Untuk itu dibutuhkan kepercayaan publik agar lembaga antikorupsi seperti KPK untuk terus didukung. “Lembaga antikorupsi yang independen akan dipercaya oleh publik,” kata Setyo saat berpidato di acara itu.

Chief Commisioner MACC Tan Sri Dato’ Sri Haji Azam bin Zaki dalam sambutannya menegaskan pentingnya berkolaborasi dengan lembaga antikorupsi negara di Asia Tenggara, termasuk lembaga masyarakat sipil yang selama ini ikut memerangi korupsi. “Mari kita langsung beraksi menjalankan hasil komitmen pertemuan ini,” ujarnya.

Deklarasi Jakarta merupakan kesepakatan yang dibuat dari pertemuan insititusi antikorupsi internasional yang digelar di Jakarta pada 26-27 November 2012. Ada sekitar 20 negara yang hadir kala itu. Pimpinan KPK kala itu aktif menyokong acara ini. Para utusan saling berbagi pengalaman pemberantasan korupsi di negara masing-masing. Deklarasi Jakarta berisi 16 prinsip untuk mewujudkan independensi dan efektivitas pemberantasan antikorupsi.

Sea Actions berdiri sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Jakarta itu. Pengurus lembaga ini terdiri dari penegak hukum serta mantan investigator berbagai lembaga antikorupsi pemerintah di kawasan Asia Tenggara. Mochamad Praswad Nugraha, mantan penyidik KPK dari IM57+ Institute, menjabat Managing Chairman Sea Actions pada periode ini.

Southeast Asia Anti-Corruption Conference diikuti oleh perwakilan dari tiap lembaga antikorupsi pemerintah di Asia Tenggara. Acara ini juga diikuti sejumlah lembaga masyarakat sipil Indonesia yaitu IM57+ Institute, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Tranparency International Indonesia, Indonesia Corruption Watch, dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, serta Tempo.

Acara kali ini berisi pengalaman lembaga antirasuah masing-masing negara selama beberapa tahun belakangan. Mereka juga menyampaikan perkembangan organisasi masing-masing selama beberapa tahun belakangan. Kamboja, misalnya, personel mereka saat ini berjumlah 700 orang. Jumlah ini meningkat sepuluh kali lipat dari awal berdirinya mereka yang hanya berisi 70 orang.