Mensos Pastikan 65 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan sebanyak 65 sekolah rakyat siap beroperasi pada tahun ini. Dia mengatakan 65 sekolah tersebut menampung sekitar 6.800 siswa dari keluarga miskin.

Jumlah itu bertambah dari sebelumnya 53 titik yang direncanakan dibuka pada tahap awal di bulan Juli mendatang. "Sekarang terus berproses, masih ada sekitar 35 lagi yang sedang didalami dan kemungkinan lebih dari 30 dinyatakan layak," kata Gus Ipul usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa, 20 Mei 2025.

Gus Ipul mengatakan bila Kementerian PU menyatakan 35 titik tambahan ini layak, maka jumlah siswa yang bersekolah bisa mencapai hingga 10 ribu siswa. Kemensos bersama Kementerian PU sedang bekerja keras agar pada Juli 2025 bisa memenuhi target 100 titik.

"(Tiap) sekolah rakyat ada yang menampung 100 siswa, ada yang masih 50 siswa. Mudah-mudahan kita masih bisa menambah lebih dari 65," kata Gus Ipul.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pihaknya ikut mendukung terwujudnya Sekolah Rakyat lewat koordinasi dengan pemerintah daerah. Sebab, sekolah rakyat sangat erat kaitannya dengan pemda khususnya soal lahan, perizinan, akses jalan, air hingga listrik. "Kemudian juga berkaitan dengan guru, anak muridnya, perlu kerja sama dengan Pemda," katanya.

Tito menyebutkan calon lokasi pendirian sekolah rakyat telah diusulkan pemerintah daerah. Totalnya terdapat 351 usulan lokasi sekolah rakyat oleh 24 provinsi dan 298 kabupaten/kota. "Tapi namanya usulan kita harus lihat dulu, ini memenuhi kriteria enggak," tuturnya.

Ia menegaskan lahan yang diusulkan tidak boleh memiliki masalah atau sengketa. Lalu, juga harus dilihat akses jalan, air, listrik, hingga kelayakan bangunannya. "Sehingga, bisa ditentukan skala prioritas yang bisa memenuhi syarat dari 351 usulan," katanya.

Soal lahan, ia mengatakan lintas kementerian ikut mengecek. Di antaranya dari Kementerian Dalam Negeri, Kemensos, dan Kementerian PU. Daerah yang mengusulkan banyak, tapi yang belum memenuhi kriteria lahan dan bangunan juga banyak. "Kita harus bicara lagi supaya mereka mengajukan usulan-usulan baru," urainya.

Tito juga memastikan akan mengirimkan surat edaran kepada para kepala daerah untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Jika diperlukan aturan, maka kepala daerah bisa mengeluarkan peraturan daerah. "Karena menyangkut aset yang harus disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD-nya," katanya.

Dia mengatakan draf perda dan perjanjian antara Kemensos dan pemda telah disiapkan. Khususnya, pemda yang asetnya digunakan untuk sekolah rakyat. "Jadi, asetnya tetap pemda tapi di-pinjam-pakai-kan kepada Kemensos," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan pemerintah optimistis pada Juli 2025, sekolah rakyat sudah dapat berjalan dengan dukungan seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. "Mohon dukungan, seluruh pihak dari pemerintah sudah bekerja keras menyiapkan dan akan melaksanakan sekolah rakyat ini," katanya.

Menurutnya, program ini juga membutuhkan dukungan dari masyarakat. "Mari sama-sama kita entaskan kemiskinan yang masih ada dengan cara menyiapkan generasi muda kita untuk mendapatkan pendidikan yang layak," ucapnya.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof. Mohammad Nuh merasa bahagia lantaran program sekolah rakyat mendapat dukungan luas. Tak hanya dari kementerian dan lembaga lain tapi juga dari masyarakat luas. Dia menambahkan, ke depan seluruh infrastruktur sekolah rakyat akan berbasis digital, mulai dari sistem manajemen, presensi hingga kurikulum. Dia meyakini semua ini bisa terwujud berkat kerja bersama lintas sektoral.

"Para menteri sudah menyampaikan dukungan dari masing-masing kementeriannya untuk mewujudkan gagasan mulia dari Pak Presiden, yaitu memuliakan kaum yang paling miskin atau dhuafa," katanya.

Selain para menteri dan pejabat di atas, hadir juga dalam rapat kordinasi ini Menteri BUMN Erick Thohir; Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo; Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid; Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid; Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono; Staf Khusus Menteri Komdigi Raline Syah; Dirut PT Telkom Ririek Adriansyah; Dirut PLN Darmawan Prasodjo; Plt Dirut PT Nindya Karya Firmansyah; Kepala Badan Pengawasan Keuangan (BPKP) Yusuf Ateh; dan perwakilan kementerian lainnya.