Menteri Kesehatan Budi Gunadi Jelaskan Alasan Mutasi Dokter IDAI

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan mutasi merupakan hal yang biasa dalam sebuah pekerjaan, tak terkecuali di kedokteran. Pernyataan Budi itu menyusul tuduhan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang menyebut Kementerian Kesehatan telah melakukan mutasi sepihak.

Menurut Budi, Kemenkes tidak hanya melakukan mutasi pada dokter anak saja. Dia mengatakan ada 50 dokter yang juga dimutasi pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, Budi menyayangkan para dokter anak yang dimutasi itu mengeluh hingga membawanya ke publik.

"Saya menyesalkan kenapa dari 50 yang dimutasi, yang ini tuh rame luar biasa dan menyebabkan keresahan di masyarakat," ujar dia saat ditemui di Kawasan Jakarta Timur, Jumat, 9 Mei 2025. 

Budi menyebut dokter yang protes karena dimutasi merupakan sekelompok orang yang tak terima karena harus kehilangan power atau kekuasaannya. Menurut Budi, mereka yang dimutasi adalah orang lama yang punya kekuatan penuh di kolegium, sehingga ketika diambil alih oleh Kementerian mereka tidak lagi bisa membuat keputusan berdasarkan kepentingannya sendiri. 

"Jadi dulu kolegium itu kepalanya sekelompok orang senior saja yang menentukan," kata Budi. "Sekarang semua obyek saya kasih hak suara, yang muda-muda juga bisa."

Budi menuturkan masyarakat harus objektif melihat kasus ini. Dia juga mengungkap bahwa kolegium diambil alih oleh Kemenkes bukan untuk intervensi, melainkan dalam rangka membersihkan perilaku senioritas dan perundungan di lingkungan kedokteran.

"Jadi mohon bijak, coba tanya mereka spesialis yang muda-muda. Mereka pasti takut ngomong karena tekanannya hanya sekitar, ada yang sampai meninggal," kata Budi. 

Sebelumnya, IDAI melaporkan Kementerian Kesehatan ke Dewan Perwakilan Rakyat karena melakukan mutasi sepihak kepada anggotanya. Terdapat tiga dokter anak yang dipindahkan dan satu dokter diberhentikan.

Menurut Ketua Umum IDAI Piprim Basarah Yanuarso, mutasi terhadap sejumlah dokter yang juga merupakan pengurus IDAI itu berkaitan dengan sikap organisasi mengenai pengambilalihan kolegium. 

“Ini semua pengurus inti dari IDAI yang kena hukuman. Jadi menurut saya ini sebuah pola menghukum sikap IDAI yang konsisten menolak kolegium yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan,” ucap Piprim saat rapat dengar pendapat umum bersama DPR, Rabu, 7 Mei 2025. 

Erkana Trikanaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.