Momen dan Respons Atas Pertemuan Trump dan Presiden Suriah

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa dalam kunjungannya ke Arab Saudi pada Rabu, 14 Mei 2025. Informasi ini disampaikan oleh seorang pejabat Gedung Putih pada Selasa malam.

"Presiden Trump setuju untuk menyapa presiden Suriah saat berada di Arab Saudi besok," ujar pejabat itu pada Selasa malam, 13 Mei 2025 yang meminta identitasnya dirahasiakan seperti dilansir dari Anadolu.

Pertemuan antara kedua kepala negara tersebut diperkirakan akan berlangsung di Riyadh yang menjadi lokasi kedatangan Trump pada Selasa pagi. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian perjalanan luar negeri pertama Trump sejak resmi menjabat pada Januari 2025.

Kunjungan regional Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mencakup agenda perjalanan ke Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA). Sebelum bertolak ke Arab Saudi pada Senin, Trump menyampaikan kepada wartawan bahwa ia tengah mempertimbangkan pencabutan sanksi Amerika Serikat terhadap Suriah.

Dalam pernyataannya, Trump mengungkapkan keinginannya untuk memberikan kesempatan baru bagi Damaskus dengan menciptakan awal yang segar bagi negara tersebut. Ia menyebut bahwa sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, telah mengajukan permintaan terkait pencabutan sanksi tersebut.

Trump Cabut Seluruh Sanksi Terhadap Suriah

Mengutip dari Al Jazeera, dalam lawatannya ke Arab Saudi pada Rabu, 14 Mei 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan keputusan untuk mencabut seluruh sanksi terhadap Suriah. Pernyataan ini disampaikan saat pertemuannya dengan Presiden interim Suriah, Ahmed al-Sharaa, di Riyadh. Pertemuan tersebut menjadi momen penting, menandai interaksi langsung pertama antara kepala negara Amerika Serikat dan Suriah dalam kurun waktu 25 tahun terakhir.

Trump menyebut bahwa pencabutan sanksi merupakan langkah untuk memberikan kesempatan baru bagi Suriah dalam memulai pembangunan kembali dan mencapai kemajuan. Ia menyampaikan bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Suriah untuk menunjukkan potensi terbaiknya kepada dunia.

Usai menyelesaikan agenda di Arab Saudi, Trump melanjutkan perjalanan diplomatik ke Qatar dan bertemu dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk memperkuat kemitraan di sektor pertahanan dan perdagangan.

Kebijakan pencabutan sanksi ini disambut dengan suka cita oleh masyarakat Suriah. Di sejumlah kota seperti Damaskus dan Idlib, warga turun ke jalan untuk merayakan keputusan tersebut dengan membawa bendera nasional dan menyalakan kembang api. Masyarakat menyampaikan harapan bahwa kebijakan ini dapat menghadirkan stabilitas, kesejahteraan, serta mempercepat proses rekonstruksi negara pascakonflik yang berkepanjangan.

Tanggapan Eksekutif Syrian Emergency Task Force

Dalam wawancara dengan NPR pada 14 Mei 2025, Mouaz Moustafa, Direktur Eksekutif Syrian Emergency Task Force, menyebut keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mencabut sanksi terhadap Suriah sebagai momen bersejarah. Ia menilai langkah ini bukan hanya awal baru bagi Suriah, tetapi juga peluang nyata untuk mencapai stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah yang lebih luas, mengingat posisi geopolitik Suriah yang strategis.

Moustafa mengungkapkan bahwa organisasinya berperan dalam proses normalisasi hubungan antara Suriah dan Amerika Serikat, termasuk melalui pertemuan dengan Presiden interim Suriah, Ahmed al-Sharaa. Sekitar satu setengah minggu sebelum pengumuman pencabutan sanksi, delegasi yang dipimpinnya, terdiri dari warga Suriah-Amerika, termasuk komunitas Yahudi Suriah yang ingin membangun kembali sinagoga tertua di dunia yang hancur akibat rezim Assad. 

“Dan bagi saya, saya pikir Suriah adalah negara Arab yang paling mendekati demokrasi sejati karena apa yang telah berhasil dicapai oleh rakyat Suriah. Saya rasa Amerika Serikat, bukan hanya sebagai pemerintah tetapi juga sebagai rakyat—sekolah, universitas, dan kelompok keagamaan—memiliki peran. Suriah adalah tempat yang bisa menjadi negara demokratis yang mampu menstabilkan kawasan yang telah lama dilanda perang ini. Saya pikir sudah menjadi kewajiban kita semua untuk membantu mereka mencapai tujuan tersebut,” terang Moustafa dikutip dari NPR pada Sabtu, 17 Mei 2025.