Pemerintah Luncurkan Lima Paket Stimulus Ekonomi, Berikut Daftarnya

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menggelontorkan lima paket stimulus ekonomi senilai Rp 24,4 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari APBN senilai Rp 23,59 triliun dan non-APBN senilai Rp 0,85 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan hal tersebut usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 2 Juni 2025.

“Dalam merespons kemungkinan peningkatan risiko dan pelemahan ekonomi nasional akibat dampak global, hari ini Bapak Presiden telah memutuskan untuk memberikan paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat diijaga momentumnya dan stabilitas perekonomian terus diperkuat,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Apa saja paket stimulus ekonomi tersebut? Berikut rinciannya:

1. Diskon Transportasi (Rp 0,94 triliun dari APBN)

Pemerintah memberikan diskon transportasi selama Juni-Juli 2025 seiring masuknya momen libur sekolah. Diskon pertama, yakni diskon tiket kereta api sebesar 30 persen dengan alokasi anggaran Rp 0,3 triliun.

Sri Mulyani berujar, diskon tersebut diperkirakan bisa dinikmati 2,8 juta penumpang. “Ini diharapkan bisa meningkatkan aktivitas ekonomi,” ucapnya.

Kedua, diskon tiket pesawat ekonomi dengan alokasi anggaran Rp 0.43 persen. Dalam hal ini, intervensi pemerintah adalah menurunkan harga tiket dengan menanggung PPN sebesar 6 persen. Menurut Sri Mulyani, aka nada 6 juta penumpang yang bisa mendapat manfaat insentif tersebut.

Diskon ketiga adalah diskon 50 persen untuk tiket kapal laut.  Sri Mulyani berujar, pemerintah menganggarkan Rp 0,21 triliun. Menurut dia, diskon kapal laut akan menjangkau 0,5 juta penumpang.

2.  Diskon Tarif Tol (Rp 0,65 triliun, non-APBN)

Pemerintah memberikan diskon tarif tol 20 persen selama Juni-Juli 2025. Diperkirakan, ada 110 juta pengendara yang melintas di jalan tol dalam periode tersebut. Program ini pun diestimasi memakan anggaran Rp 0,65 triliun.

“Untuk ini, akan dilakukan melalui operasi non-APBN karena dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum sudah memberi surat edaran kepada badan usaha jalan tol mengenai kebijakan diskon tarif tol,” kata Sri Mulyani.

3. Penebalan Bantuan Sosial (Rp 11,93 triliun dari APBN)

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menambah dana Rp 200 ribu per bulan untuk dua bulan. Bantuan ini menyasar kelompok penerima manfaat untuk program Kartu Sembako, yakni sebanyak 18,3 juta kelompok penerima. Bantuan tersebut diberikan selama dua bulan, yakni pada Juni dan Juli 2025.

Selain memberi Rp 200 ribu per bulan selama dua bulan, pemerintah akan memberi bantuan beras 10 kilogram. “Jadi, akan dapat 20 kilogram beras,” ujar Sri Mulyani

4. Bantuan Subsidi Upah (Rp 10,72 triliun dari APBN)

Pemerintah akan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 300 ribu per bulan kepada 17,3 juta pekerja. Bantuan disalurkan kepada pekerja bergaji kurang dari Rp 3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum provinsi, kabupaten, kota, yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan tersebut disalurkan pada Juni dan Juli 2025. “Jadi, dua bulan Rp 600 ribu,” kata Sri Mulyani

Pemerintah juga akan memberikan BSU kepada 565 ribu guru honorer. Rinciannya, 288 ribu guru di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan 277 ribu guru di lingkungan Kementerian Agama. “Guru honorer juga akan  mendapat Rp 300 ribu per bulan untuk 2 bulan,” ujarnya.

5.  Perpanjangan Diskon Iuran JKK (Rp 0,2 Triliun, non-APBN)

Sri Mulyani mengatakan, diskon JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 50 persen diberikan kepada 2,7 juta pekerja di lingkungan enam industri padat karya. Program ini ditujukan agar para pekerja itu bisa mendapat JKK yang hanya diibayar separuh. Berbeda dengan empat paket stimulus lainnya, diskon iuran JKK akan berlaku selama enam bulan.

Pilihan Editor:  Dampak Lesunya Industri Perhotelan terhadap Perekonomian