Prabowo Ungkap Ada Penegak Hukum Diancam karena Bongkar Kasus Korupsi

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ada penegak hukum yang diancam karena membongkar kasus korupsi untuk menyelamatkan uang rakyat.

Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan di acara Kongres IV Tidar, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu, 17 Mei 2025. Awalnya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya disumpah untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945. 

Prabowo menuturkan bahwa UUD 1945 mengamanatkan agar kekayaan negara harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Ia mengklaim selama enam bulan, pemerintahannya sudah menyelamatkan ratusan triliun dengan membongkar banyak kasus korupsi. 

“Tidak kami akan berhenti. Dan saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam. Saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto,” kata Prabowo seperti dikutip dari kanal YouTube Gerindra TV. 

Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya tidak gentar. Ia mengatakan di usianya yang menginjak 73 tahun, ia ingin melaksanakan tugas dan menegakkan keadilan. 

“Saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini. Tanpa pandang dulu,” ucapnya. 

Sebelumnya, Prabowo mengatakan ingin menyisihkan anggaran untuk membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil karena geram dengan ulah koruptor. Pernyataan ini disampaikan saat memberikan pidato dalam peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025.

Di hadapan para guru yang hadir, ia mengatakan para koruptor yang membuat para guru, dokter, perawat, hingga petani kesusahan. “Kita akan usir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya juga akan sisihkan dana buat penjara sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil mereka enggak bisa keluar. Kami akan cari pulau kalau mereka keluar biar ketemu sama hiu,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan tantangan paling besar Indonesia adalah korupsi. Menurut Prabowo, korupsi mengakibatkan kebocoran anggaran sehingga sumber daya tidak sampai ke rakyat yang paling memerlukan.