Prasasti: Belanja Negara Kunci Pemulihan Ekonomi

Info Event - Lembaga think tank Prasasti Center for Policy Studies menilai pemerintah perlu segera mempercepat realisasi belanja negara untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional yang masih berjalan lambat di tengah ketidakpastian global.

Menurut Gundy Cahyadi, Direktur Riset Prasasti, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 masih belum menunjukkan perbaikan signifikan dibanding kuartal I yang mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 4,87% (yoy). Lemahnya konsumsi rumah tangga dan sikap hati-hati sektor swasta disebut menjadi faktor penghambat utama. “Momentum ekonomi belum cukup solid. Karena itu, dibutuhkan kebijakan fiskal yang lebih agresif,” ujar Gundy dalam rilis resminya.

Prasasti mencatat realisasi belanja negara hingga akhir Juni 2025 baru mencapai 38,9% dari pagu APBN—lebih rendah dari tahun sebelumnya (42%) maupun rata-rata historis periode 2021–2024 yang sebesar 41,2%. Di sisi lain, penerimaan negara juga melambat, baru mencapai 40,3% dari target, tertinggal dari rerata lima tahun terakhir yang berada di atas 52%.

Lambatnya serapan anggaran sebagian besar dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global dan transisi sistem perpajakan domestik. Dalam situasi ini, Prasasti mendorong pemerintah untuk melakukan front-loading, yaitu mempercepat belanja pada semester II, guna mendorong permintaan domestik dan menggairahkan kembali sektor swasta.

Namun, percepatan belanja negara berpotensi memperlebar defisit APBN 2025 di atas target 2,78% dari PDB, bahkan mendekati atau melewati batas kehati-hatian fiskal 3%. Meski begitu, Gundy menegaskan bahwa defisit yang lebih lebar masih dapat ditoleransi selama diarahkan pada program-program produktif seperti hilirisasi industri, ketahanan pangan, transformasi UMKM, dan perlindungan sosial yang tepat sasaran.

Lebih lanjut, kondisi makroekonomi Indonesia disebut masih cukup solid. Rasio utang terhadap PDB berada di bawah 40%, dan dana asing senilai Rp 42 triliun telah masuk ke pasar obligasi pemerintah sepanjang Januari–Juni 2025. Tiga lembaga pemeringkat utama juga mempertahankan peringkat layak investasi bagi Indonesia.

Di sisi penerimaan, Prasasti mendorong pemerintah untuk terus menguatkan basis pajak melalui intensifikasi, perbaikan kepatuhan, serta evaluasi efektivitas insentif fiskal. Transparansi komunikasi kebijakan fiskal dinilai penting dalam menjaga kepercayaan publik dan pasar.

“Keberanian mempercepat belanja negara secara terukur adalah langkah strategis untuk memperkuat pondasi pemulihan jangka panjang,” tutup Gundy.