Respons Beberapa Negara Asia Terdampak Tarif Trump

Trump berencana menetapkan tarif dasar sebesar 10 persen untuk semua barang impor, serta memberlakukan tarif balasan yang lebih tinggi terhadap produk dari negara-negara tertentu. Langkah ini, menurut menuai respons dari berbagai negara di dunia, terkhusus pada kawasan Asia.

Jepang

Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba menyebut tarif yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump terhadap produk-produk Jepang sebagai "krisis nasional" pada Jumat, 4 April 2025. Pernyataan tersebut disampaikan menjelang diskusi lintas partai yang bertujuan mencari solusi untuk meredam dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian Jepang yang sangat bergantung pada ekspor.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam pernyataan resminya pada Kamis, JCCI meminta pemerintah Jepang untuk terus melakukan negosiasi agar bisa mendapatkan pembebasan dari kebijakan tarif tersebut. Mereka juga mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah konkret guna mengurangi dampaknya, khususnya terhadap usaha kecil dan menengah, antara lain dengan memperkuat sistem konsultasi serta memberikan dukungan manajemen keuangan.

Cina

Adapun Kementerian Perdagangan Cina menegaskan penolakan keras terhadap tarif baru yang diberlakukan dan menyatakan akan mengambil langkah balasan guna melindungi hak serta kepentingan negaranya.

"Perang dagang tidak membawa kemenangan bagi siapa pun, dan proteksionisme bukanlah solusi," ujar juru bicara kementerian. Cina juga mendesak Amerika Serikat untuk segera menghentikan kebijakan tarif sepihak tersebut dan menyelesaikan perselisihan dagang melalui dialog yang setara dan adil.

Pemerintah Cina memberlakukan tarif 34 persen atas produk-produk impor asal Amerika Serikat (AS) sebagai balasan dari penerapan bea impor timbal balik yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

"Kebijakan bebas bea dan keringanan tarif yang berlaku saat ini tidak berubah, dan tarif tambahan ini tidak termasuk dalam keringanan," demikian disebutkan dalam laman Komite Tarif Dewan Negara Cina pada Jumat, seperti yang dikutip dari Antara di Beijing pada Sabtu, 5 April 2025.

Vietnam

Di Vietnam sendiri, Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, menggelar rapat darurat guna merumuskan strategi jangka pendek dan panjang. Hal ini menyusul keputusan Presiden Trump yang menetapkan tarif tinggi sebesar 46 persen terhadap Vietnam. Media lokal melaporkan bahwa meskipun menghadapi kebijakan ini, Vietnam tetap berharap Amerika Serikat menjaga kebijakan yang sejalan dengan hubungan baik antarnegara. Target pertumbuhan ekonomi Vietnam tahun ini sebesar minimal 8 persen pun kini terancam akibat kebijakan tarif terbaru dari Trump.

Thailand

Dikutip dari Bangkok Post, Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, menyatakan pada Kamis bahwa negaranya akan segera membuka jalur negosiasi dengan Amerika Serikat terkait kebijakan tarif impor terbaru yang diumumkan Presiden AS Donald Trump hanya beberapa jam sebelumnya.

Paetongtarn mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah strategis, termasuk rencana pengiriman sekretaris tetap untuk berdialog dengan pihak AS. Ia menambahkan bahwa masih ada ruang untuk melakukan negosiasi.

Singapura

Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong pada 5 April 2025 memperingatkan bahwa tarif baru yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump berisiko memicu perang dagang global apabila negara-negara lain merespons dengan tindakan balasan. Ia juga mengimbau masyarakat Singapura untuk bersiap menghadapi potensi gangguan ekonomi di masa depan.

Perdana Menteri Singapura menyatakan bahwa langkah China yang membalas dengan tarif serupa kemungkinan besar akan diikuti oleh negara-negara lain, yang berpotensi memicu perang dagang global berskala besar. Ia menegaskan pentingnya kewaspadaan, menyebut bahwa Singapura perlu mempersiapkan diri menghadapi guncangan-guncangan lain yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Kamboja

Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet menyampaikan bahwa kenaikan tarif impor oleh Amerika Serikat mencerminkan kerugian besar yang dialami negara tersebut akibat ketidakseimbangan perdagangan global, terlihat dari defisit perdagangannya. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers hasil rapat Kabinet pada Jumat, 4 April 2025.