Sri Mulyani Siapkan Mekanisme Pendanaan Koperasi Merah Putih, Ungkap Beberapa Opsi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan alokasi anggaran untuk pendanaan Koperasi Desa Merah Putih. Bendahara negara itu mengatakan berbagai kemungkinan sumber pendanaan sedang dikaji.

Sri Mulyani sedang mengkaji skema pendanaan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), APBD, pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), hingga kombinasinya. “Sedang dilakukan kordinasi dengan Menko untuk kita meningkatkan pertama identifikasi bagaimana anggaran, kalau itu adalah langsung dari public fund. Atau kalau koperasi ini adalah aktivitas kegiatan ekonomi di tingkat desa, mereka kemudian bisa mengembangkan,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers yang dikutip Jumat, 25 April 2025.

Sri Mulyani mengatakan selama ini APBD dapat diberikan kepada daerah melalui dana transfer. Ada pula Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana alokasi khusus (DAK) fisik dan DAK non-fisik hingga alokasi dana desa. Ini, kata Sri Mulyani, operasi APBN yg tentu tujuan ujungnya menyejahterakan masyarakat. “Untuk ini (koperasi), itu juga akan kita lihat berbagai kemungkinan eksisting transfer maupun apa yang bisa kita optimalkan,” ucapnya.

Selain itu, Sri Mulyani menambahkan, kombinasi pendanaan juga bisa melalui APBD. Karena provinsi atau kabupaten/kota juga mendapatkan transfer dari pusat untuk menjalankan anggaran mereka maupun memiliki sendiri pendapatan asli daerah juga transfer ke desa. “Jadi semua kemungkinan kombinasi dari hal itu tentu akan kita kaji bersama.”

Sri Mulyani mengatakan jika koperasi ini adalah aktivitas kegiatan ekonomi di tingkat desa, maka mereka kemudian bisa mengembangkan sendiri. Sama seperti yang selama ini dilakukan badan usaha milik desa atau BUMDes.

Opsi pendanaan lainya adalah dengan pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Koperasi ini, menurut dia, juga meminjam dana. “Bisa pinjam apakah di Himbara dan perbankan yang kemudian bisa terus melakukan kegiatan produktifnya dan bisa menghasilkan pendapatan, kemudian bisa mencicil kembali,” ucapnya. 

Atau juga kombinasi dengan transfer antara pemerintah pusat ke desa maupun antara APBD ke desa. “Jadi kombinasi inilah yg terus kita sekarang koordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait. Termasuk dengan Menteri Koordinator, Menteri Koperasi, Menteri Desa, Menteri dalam Negeri dan kementerian-kementerian lain terkait,” ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memperkirakan pendanaan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih mencapai Rp 400 triliun. Estimasi itu merupakan asumsi perhitungan satu unit koperasi membutuhkan biaya sebesar Rp 5 miliar untuk beroperasi.