Timwas DPR Akan Awasi Langsung Hotel-Katering Jemaah Haji

WAKIL Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan Tim Pengawas Haji DPR RI akan melakukan pengawasan langsung terhadap kualitas layanan jemaah haji di Tanah Suci, mulai dari kapasitas kamar hotel, katering, hingga antisipasi jemaah nonprosedural.

“Ada beberapa catatan yang mungkin nanti juga kita di lapangan akan melihat. Yang pasti kita akan berpedoman, berpatokan pada hasil Panja ini semua,” kata Cucun seusai melepas keberangkatan jemaah haji Kloter KJT-24 di Bandara Kertajati, Majalengka, Ahad, 10 Mei 2026, dikutip dari keterangan resminya. 

Cucun menuturkan Timwas DPR RI akan memastikan seluruh kesepakatan pelayanan haji, yang sebelumnya dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) DPR, benar-benar diterapkan di lapangan, khususnya terkait akomodasi jemaah.
 
“Bagaimana misalkan penempatan di kamar-kamar hotel yang kita sepakati empat orang, kenapa bisa terjadi misalkan ini lebih dari empat orang? Nah, ini kita akan melihat nanti,” ujar Cucun.
 
Menurut Cucun, penempatan jemaah melebihi kapasitas hanya dapat ditoleransi apabila kondisi kamar memang luas dan layak. Namun, ia mengingatkan agar jemaah tidak dipaksakan tinggal di kamar sempit dengan jumlah penghuni berlebih. “Tetapi kalau misalkan ini dipaksakan kamarnya sempit kemudian juga ditumpuk orang lebih dari empat kan enggak bagus," kata dia.
 
Selain akomodasi, Timwas DPR RI memantau layanan katering jemaah yang masih dikeluhkan. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini mengungkap ada laporan jemaah haji jenuh dengan menu makanan selama berada di Tanah Suci.
 
“Ada laporan-laporan bahwa kejenuhan menu mungkin ya, bukan kualitas belum kita lihat. Kejenuhan menu, hanya mungkin menunya harus ada sedikit variatif,” kata Cucun.
 
Evaluasi tersebut, kata Cucun, akan dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan penyelenggara ibadah haji, baik Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi maupun di Tanah Air.
 
Tak hanya layanan jemaah, Cucun menyoroti penanganan jamaah nonprosedural yang menurutnya kini jauh lebih ketat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. “Sekarang ini, kemarin kita ketemu dengan Pak Menteri Imipas, tidak ada lagi sekarang bisa lolos orang yang tidak punya visa haji mau ke Saudi bisa berangkat. Semua pasti akan terseleksi, terskrining,” ujar Wakil Ketua DPR RI tersebut. 

Hingga saat ini, sudah lebih dari 50 persen jemaah haji diberangkatkan. Tahun ini, ada sekitar 221 ribu jemaah haji yang berangkat.