Wakil Menteri Sosial Ajak Kampus Jadi Mitra Kritis Pemberdayaan Masyarakat

INFO NASIONAL - Pemerintah kini mengubah pendekatan perlindungan sosial dari sekadar bantuan menjadi pemberdayaan masyarakat. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai mitra kritis dan objektif untuk mendukung transformasi ini.

“Negara tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh kampus sebagai mitra untuk membangun model pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Agus Jabo saat memberi kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Kamis, 8 Mei 2025.

Keterlibatan kampus yang diminta Agus Jabo berkaitan erat dalam konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat merupakan salah satu cara kampus untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. “Kita ingin masyarakat bertransformasi dari mindset penerima bantuan ke mindset produktif. Kemiskinan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga mentalitas,” katanya.

Selain perubahan pendekatan berbasis bantuan ke pemberdayaan, Agus Jabo juga menjelaskan kini pemerintah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan data ini, intervensi bisa lebih tepat sasaran, khususnya bagi 24 juta penduduk miskin, termasuk 3,17 juta yang tergolong miskin ekstrem.

“Presiden menargetkan angka kemiskinan ekstrem tuntas pada 2026 dan angka kemiskinan turun di bawah 5 persen pada 2029. Ini bukan kerja satu kementerian, tapi kerja bersama—termasuk dengan kampus seperti Unimus,” jelasnya.

Salah satu wujud konkret sinergi tersebut, kata Agus Jabo, adalah pengembangan desa model pemberdayaan. Ia mencontohkan upaya di 9 desa di Banyumas yang saat ini memproduksi kerajinan daur ulang seperti anyaman dari eceng gondok dan kotak sampah ekspor, yang melibatkan warga setempat secara aktif.

Tak hanya itu, Agus Jabo juga menekankan pentingnya intervensi komprehensif dalam penanganan kelompok rentan, termasuk Pemerlu Atensi Sosial (PAS) seperti penyandang disabilitas, anak terlantar, dan lansia. Program pelatihan, atensi, dan penguatan ekonomi terus digencarkan dengan kolaborasi antara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, serta kementerian/lembaga lain.

“Kita kawal sampai mereka benar-benar berdaya. Meski jumlah bantuannya tidak besar, yang terpenting adalah dampak berkelanjutan melalui perubahan mindset dan kemandirian ekonomi,” tutur dia.

Prima, salah seorang civitas akademika Unimus, mengapresiasi langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Kementerian Sosial. “Terutama tentang perubahan pendekatan dari berbasis jaminan sosial menuju pemberdayaan sosial,” ucapnya. (*)