Waspada Hoaks Berkedok Program Pemerintah, Kenali Cirinya

Liputan6.com, Jakarta - Fenomena hoaks yang mencatut nama dan program pemerintah terus menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Memasuki Februari 2026, informasi palsu tersebut menyebar dengan beragam kemasan.

Penyebaran hoaks seringkali memanfaatkan momen-momen penting atau kebutuhan masyarakat akan informasi, terutama terkait bantuan sosial, pendaftaran program, atau perubahan kebijakan. Cek Fakta  Liputan6.com  secara aktif mengklarifikasi berbagai disinformasi ini untuk membentengi masyarakat dari informasi menyesatkan. Dengan mengenali ciri-ciri umum hoaks dan mengetahui sumber verifikasi yang kredibel, masyarakat dapat lebih bijak dalam menyaring informasi yang diterima.

Ancaman disinformasi ini sangat nyata dan membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Memahami ragam hoaks yang mencatut program pemerintah menjadi langkah awal yang krusial untuk membentengi diri dari dampak negatif informasi palsu. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk selalu waspada dan melakukan verifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya lebih lanjut.

Hoaks terkait program pemerintah seringkali memiliki beberapa karakteristik umum yang dapat dikenali dengan mudah. Salah satu ciri utamanya adalah penggunaan judul yang provokatif atau sensasional untuk menarik perhatian pembaca secara instan. Informasi yang disebarkan biasanya tidak memiliki sumber yang jelas atau mengatasnamakan lembaga resmi tanpa bukti autentik yang dapat diverifikasi.

Selain itu, hoaks juga kerap memuat informasi yang tidak masuk akal atau terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, sehingga terkesan tidak realistis. Modus penipuan berkedok program pemerintah seringkali meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang sebagai biaya administrasi atau pajak agar bisa mendapatkan bantuan atau hadiah yang dijanjikan. Tak jarang, informasi palsu ini juga meminta data pribadi yang sensitif, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor rekening, yang berpotensi disalahgunakan.

Masyarakat juga perlu curiga terhadap pesan yang mendesak untuk segera bertindak atau membagikan informasi tersebut tanpa verifikasi. Pesan-pesan ini seringkali menggunakan kalimat provokatif seperti “segera daftar” atau “terbatas” untuk menciptakan kepanikan. Domain tautan yang tidak menggunakan situs resmi pemerintah (.go.id) juga merupakan indikator kuat adanya hoaks.

Beberapa jenis hoaks yang sering dikaitkan dengan program pemerintah terus berulang dengan berbagai modifikasi, termasuk di periode Februari 2026. Salah satu yang paling sering muncul adalah klaim adanya bantuan sosial (bansos) fiktif, seperti link pendaftaran bansos digital resmi dari Kementerian Sosial yang ternyata palsu. Hoaks bansos fiktif seringkali beredar melalui pesan berantai di aplikasi chat atau media sosial, menjanjikan bantuan tunai atau sembako dengan syarat tertentu.

Modus lain yang marak adalah kebijakan yang mengatasnamakan instansi pemerintah atau lembaga keuangan yang meminta data pribadi melalui formulir digital. Penipuan semacam ini bertujuan menguras rekening atau mencuri data korban.

Selain itu, informasi palsu mengenai pendaftaran program palsu seperti seleksi CPNS Kementerian Pertanian 2026 atau lowongan pekerjaan BPJS Kesehatan 2026 juga telah teridentifikasi sebagai hoaks di awal Februari ini. Perubahan kebijakan atau aturan mendadak, seperti klaim penghapusan utang pinjaman online (pinjol) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau isu penghapusan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), juga sering menjadi sasaran hoaks yang dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat.

Untuk memastikan kebenaran informasi terkait program pemerintah, masyarakat harus selalu merujuk pada sumber-sumber resmi yang terpercaya. Setiap kementerian atau lembaga pemerintah memiliki situs web resmi yang menyediakan informasi akurat dan terbaru mengenai program-program mereka. Contohnya, untuk informasi bansos, masyarakat dapat mengakses situs resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id.

Selain situs web, akun media sosial resmi pemerintah yang memiliki tanda verifikasi juga merupakan kanal informasi yang valid. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab) secara rutin menyampaikan informasi dan klarifikasi hoaks melalui platform resminya.

Masyarakat juga dapat memanfaatkan platform cek fakta yang bekerja sama dengan pemerintah atau media massa kredibel. Komdigi memiliki kanal aduan konten negatif dan hoaks di situs aduankonten.id. Selain itu, beberapa media massa di Indonesia seperti Liputan6.com memiliki rubrik Cek Fakta yang secara rutin mengklarifikasi informasi hoaks dan disinformasi, termasuk yang mencatut program pemerintah.