Anggota DPR: Perubahan Latsarmil Jangan Sebatas Nama

ANGGOTA Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Oleh Soleh mendesak Kementerian Pertahanan memastikan perubahan program latihan untuk calon manajer koperasi desa merah putih berupa latihan dasar militer atau latsarmil bukan sebatas ganti nomenklatur. Oleh mendorong agar perombakan program itu menyasar metode pembelajaran, materi dan sistem latihan yang disesuaikan untuk peningkatan kapasitas pengelola koperasi.

“Perubahan ini jangan hanya sebatas perubahan nama. Programnya harus betul-betul diubah, baik materi, metode maupun pelaksanaannya,” kata Oleh dalam keterangan tertulis pada Selasa, 30 Juni 2026.

Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini, Kementerian Pertahanan membuat keputusan tepat untuk menghentikan latihan dasar militer karena memang tidak relevan dengan tugas dan fungsi calon manajer koperasi. Dia meyakini calon manajer koperasi lebih membutuhkan penguatan kapasitas dalam bidang manajemen, kepemimpinan, tata kelola organisasi dan pengembangan usaha koperasi.

“Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar pelatihan lebih efektif, relevan dengan kebutuhan peserta, dan yang paling penting tidak lagi menimbulkan korban jiwa,” ujar Oleh.

Secara terpisah, Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim mengusulkan pemotongan durasi latihan yang semula 1 bulan menjadi 15 hari. Dengan seperti itu, ia menilai pembekalan untuk calon manajer koperasi bisa lebih fokus kepada kegiatan pendampingan langsung di koperasi yang telah berhasil hingga magang bersama pelaku usaha profesional.

Rifqy menuturkan, di negara maju seperti Jepang, keberhasilan koperasi dibangun melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, bukan pendekatan fisik berlebihan. Sementara di Belanda, koperasi-koperasi besar bisa tumbuh karena dikelola manajer dengan kompetensi bisnis dan akuntabilitas yang kuat. 

“Indonesia perlu mengadopsi praktik-praktik terbaik tersebut. Program koperasi desa/kelurahan merah putih akan berhasil apabila dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, memahami bisnis, dan dibina secara berkelanjutan,” ucap dia.

Kementerian Pertahanan menyatakan mengubah nomenklatur latihan dasar kemiliteran dalam rangkaian program rekrutmen calon manajer koperasi desa merah putih. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait berujar perubahan penamaan kegiatan itu bagian dari evaluasi buntut lima peserta meninggal saat latihan dasar militer.

"Ke depan kegiatan tersebut ditegaskan sebagai Latihan Bela Negara dan Manajerial, bukan lagi menggunakan istilah Latsarmil," kata dia dalam keterangannya pada Senin, 29 Juni 2026.

Menurut dia, perubahan nomenklatur ditujukan untuk memperjelas tujuan utama kegiatan pelatihan tersebut. Rico mengatakan kegiatan yang menitikberatkan pada fisik peserta itu berorientasi pada pembentukan karakter, disiplin, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, dan kesiapan manajerial peserta.

"Jadi untuk memperjelas bahwa tujuan latihan ini bukan membentuk kemampuan militer," ucap jenderal bintang satu ini.

Selain itu, Kementerian Pertahanan memutuskan mengurangi intensitas kegiatan fisik dan taktis bernuansa militer. Rico mengatakan di sisa waktu pelaksanaan latihan dasar militer hanya dibatasi pada pembiasaan disiplin dan kebugaran dasar. Hal tersebut meliputi senam atau olahraga pagi, apel, baris-berbaris, pengenalan lingkungan, dan kegiatan lapangan ringan.

Gelombang pertama latihan dasar militer berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan total 35.476 peserta. Mereka terdiri atas 30 ribu calon pengelola Kopdes Merah Putih dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.

Namun lima peserta meninggal selama kurun waktu sepuluh hari pelaksanaan. Mereka adalah Nola Dya Sari, Novia Rahmadhani Sihotang, Anisa Muyassaroh, Yonanda Muhammad Taufiq, dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan.