Anggota DPR RI Irine Yusiana: Kesetaraan Gender Harus Sampai Anggaran Daerah

INFO NASIONAL - Di antara perwakilan parlemen dari sembilan negara dalam forum 5th WAIPA Coordinating Committee Meeting, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menegaskan Indonesia ingin memperluas cakup kesetaraan gender yang tidak hanya diimplementasikan di tingkat wacana nasional, namun juga benar-benar mengalir hingga ke kebijakan anggaran daerah.

"Saya sangat tertarik bagaimana Filipina dan juga Vietnam ini mampu mengintegrasikan keterwakilan perempuan dalam struktur birokrasi dan ekonomi secara sistematis," ujar Irine usai menghadiri forum 5th WAIPA Coordinating Committee Meeting secara hybrid dari Senayan, Jakarta, pada Senin, 27 April 2026, dengan lokasi utama di Quezon City, Filipina.

Berangkat dari keberhasilan tersebut, Irine ingin Indonesia juga bisa memastikan kesetaraan gender tidak berhenti sebagai retorika di tingkat pusat, melainkan benar-benar diterapkan hingga ke kebijakan anggaran di tingkat lokal.

Jika dapat diimplementasikan di Indonesia, kata dia, akan membuat kebijakan pusat dan daerah menjadi lebih sinkron serta saling mendukung. Dalam forum WAIPA, ia menegaskan, Indonesia tidak hanya berperan sebagai pendengar, tetapi juga membawa pelajaran yang dinilai relevan bagi parlemen negara-negara ASEAN.

Satu di antaranya adalah pengalaman Indonesia yang mampu menunjukkan pentingnya keberanian membuka ruang partisipasi publik dalam proses legislasi. “Jangan takut pada partisipasi publik. Inklusi publik dalam proses legislasi ini justru bagi saya memperkuat legitimasi hukum itu sendiri,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa lahirnya sejumlah undang-undang pro-perempuan di Indonesia tidak semata berasal dari inisiatif parlemen, melainkan juga hasil sinergi dengan gerakan masyarakat sipil dan aktivis di luar parlemen.

“Inisiatif ini seringkali tidak muncul murni dari parlemen, tetapi juga bagaimana parlemen di Indonesia bisa menggali informasi dari akar rumput dan juga aktivis. Indonesia adalah bukti bahwa gerakan perempuan di luar parlemen itu bisa bersinergi dengan kaukus perempuan di dalam parlemen, dan harapannya ini membawa perubahan yang besar dan baik,” jelasnya.

Irine pun berharap, pendekatan tersebut dapat menjadi kritik terhadap model legislasi yang tertutup dan elitis. Sebab, ia menyakini kekuatan parlemen tidak hanya diukur dari jumlah undang-undang yang dihasilkan, tetapi dari sejauh mana suara masyarakat, termasuk perempuan, terserap dalam setiap kebijakan yang diambil. (*)