Apa Saja yang Dibahas Mahasiswa dan Gibran saat Mediasi?

BADAN Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno atau BEM UBK menerima tawaran mediasi yang disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat menanggapi demonstrasi bertajuk "Tata Ulang Indonesia" yang digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, hari ini, 15 Juni 2026.

Ketua BEM Fakultas Hukum UBK Muhammad Abdi Maludin, perwakilan dalam mediasi yang berlangsung sekitar 60 menit ini, mengatakan terdapat berbagai hal yang disampaikan dan dibahas intensif dengan mantan Wali Kota Solo tersebut.

"Pak Wapres mencatat poin-poin tuntutan kami, di antaranya evaluasi dan perbaikan segala bentuk yang janggal di negara hari ini seperti makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih," kata Abdi setelah mediasi tertutup di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin malam ini.

Dalam persamuhan itu, dia melanjutkan, BEM UBK dan aliansi menyerahkan memorandum berisi kajian dan tuntutan mahasiswa. Pertama soal klaster fiskal dan pendidikan yang menuntut moratorium dan audit transparan proyek MBG.

Kedua, kata dia, dalam memorandum juga termaktub desakan untuk mengalokasikan anggaran MBG ke subsidi UKT atau biaya operasional pendidikan tinggi demi mewujudkan pendidikan gratis hingga progresif.

Poin ketiga memorandum, yakni membahas soal klaster hukum dan supremasi sipil. Mahasiswa menuntut pemerintah daerah mengirimkan rekomendasi resmi kepada DPR untuk melakukan legislatif review terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan.

Kemudian di klaster moneter dan energi, mahasiswa mendesak otoritas pusat untuk melakukan intervensi terhadap stabilitas rupiah dan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi dengan pertimbangan menghancurkan daya beli masyarakat.

BEM UBK, dia menegaskan, juga memberikan tenggat waktu kepada Gibran untuk segera merealisasikan seluruh poin tuntutan yang ada di memorandum. Tenggat waktu berlaku setelah pertemuan dihelat. "Kami memberikan tenggat waktu maksimal 5x24 jam untuk memenuhi seluruh tuntutan," ujar Abdi.

Ia juga memastikan, BEM UBK tidak akan berhenti berdemonstrasi sekalipun poin-poin tuntutan telah disampaikan langsung kepada pemerintah. "Demonstrasi berjilid-jilid tetap akan kami lakukan," katanya.

Terpisah, Staf Khusus Wakil Presiden Nico Harjanto mengatakan dalam mediasi yang berlangsung, Gibran tak menyepakati hal apa pun dengan mahasiswa. "Tidak ada kesepakatan, termasuk soal 5x24 jam. Pak Wapres hanya mendengarkan," ujar Nico di Istana Wakil Presiden.

Dia mengklaim, dalam pertemuan itu Gibran memang sempat intens menanggapi diskusi dengan mahasiswa, misalnya, mengenai implementasi proyek MBG yang dinilai amat dibutuhkan di wilayah 3T.

"Mahasiswa menuntut evaluasi itu pasti akan dievaluasi terus menerus. Tetapi, ini kan program pemerintah yang sangat dibutuhkan saudara-saudara di wilayah 3T," katanya.

Adapun berdasarkan pengamatan Tempo di Istana Wakil Presiden, terdapat sekitar 15 perwakilan mahasiswa yang memenuhi undangan Gibran. Mereka memasuki Istana Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Selatan sekitar pukul 17.25 WIB dan keluar pada pukul 18.30 WIB.