Bagaimana Dampak Subsidi BBM ke Kualitas Transportasi Umum

DEWAN Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih dibayangi persoalan pembiayaan energi yang belum terselesaikan meski harga Pertamax baru saja dinaikkan. Salah satu pos yang dinilai membebani fiskal negara adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang kerap tidak tepat sasaran.

Menurut Djoko, besaran subsidi BBM selalu berfluktuasi setiap tahun karena dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni harga minyak mentah dunia atau Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta volume konsumsi masyarakat.

Ia mencatat realisasi subsidi BBM sempat melonjak menjadi Rp 551,2 triliun pada 2022. Angka tersebut kemudian turun menjadi Rp 375 triliun pada 2023 dan menyusut menjadi Rp 113,3 triliun pada 2024.

Namun, pada 2025 realisasi subsidi kembali meningkat menjadi Rp 394,3 triliun, sebelum ditetapkan sebesar Rp 210,1 triliun dalam APBN 2026. “Angka ini kembali melonjak signifikan pada 2025 menjadi Rp 394,3 triliun, hingga akhirnya dipatok sebesar Rp 210,1 triliun pada 2026,” kata Djoko dalam keterangan tertulis, Ahad, 14 Juni 2026.

Djoko mengatakan sektor transportasi menyumbang sekitar 40 persen dari total konsumsi BBM nasional. Namun, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sekitar 93 persen konsumsi BBM subsidi justru dinikmati oleh pemilik kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat.

Adapun porsi konsumsi BBM subsidi untuk transportasi barang hanya sekitar 4 persen, sedangkan transportasi umum penumpang sebesar 3 persen. Kondisi tersebut, menurut Djoko, menunjukkan bahwa manfaat subsidi BBM masih lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat mampu.

Karena itu, ia mendorong percepatan pembangunan sistem transportasi umum di daerah sebagai solusi yang lebih strategis dibandingkan dengan mempertahankan pola subsidi energi saat ini. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045, yang salah satu indikatornya adalah tersedianya sistem transportasi publik yang memadai.

Djoko menilai waktu yang tersisa menuju 2045 hanya sekitar 19 tahun, sehingga pembenahan transportasi umum harus segera dilakukan. Menurut dia, pengalaman pengembangan Transjakarta selama dua dekade terakhir dapat menjadi rujukan bagi daerah lain.

Namun, kondisi transportasi publik di daerah masih tertinggal. Dari 514 pemerintah daerah di Indonesia, kata Djoko, baru 45 daerah atau sekitar 9 persen yang telah membenahi sistem transportasi umum mereka menjadi lebih modern.

Bahkan, sebagian di antaranya masih bergantung pada dukungan APBN. Saat ini, hanya tersisa dua daerah yang operasional layanan transportasi umumnya masih mendapat dukungan dana pemerintah pusat, yakni Balikpapan melalui Balikpapan City Trans dan Manado melalui Trans Manado.

Djoko menyarankan agar pemerintah mengalihkan sebagian anggaran insentif kendaraan listrik untuk mendukung pengembangan transportasi publik di daerah. Menurut dia, dana subsidi sebesar Rp 5 juta per unit motor listrik akan memberikan manfaat yang lebih besar jika digunakan untuk mendorong pemerintah daerah membenahi layanan transportasi umum.

Jika insentif kendaraan listrik tetap diberikan, ia menyarankan agar program tersebut diprioritaskan bagi masyarakat di pulau-pulau kecil serta kawasan tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) yang menghadapi keterbatasan pasokan BBM akibat kendala geografis.

Djoko mencontohkan Kabupaten Asmat yang sejak 2007 memanfaatkan sepeda motor listrik sebagai salah satu solusi transportasi lokal di tengah keterbatasan akses BBM. Menurut dia, perbaikan transportasi umum akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Pemerintah juga dapat menerapkan tarif murah atau bahkan gratis bagi pelajar, mahasiswa, buruh, guru, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain meningkatkan efisiensi fiskal, Djoko menilai sistem transportasi publik yang baik juga dapat mengurangi risiko sosial, meningkatkan keselamatan berkendara, mendorong pemerataan pembangunan dan konektivitas wilayah, serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan tata ruang perkotaan.