Bank Dunia Soroti 20 Persen Warga Kaya Nikmati Subsidi BBM

BANK Dunia atau World Bank menyarankan reformasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) di tengah harga minyak dunia yang melonjak. Dalam laporan terkininya Bank Dunia menyoroti masyarakat kaya di Indonesia yang menikmati BBM bersubsidi yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah.

Rekomendasi tersebut dimuat dalam laporan Bank Dunia bertajuk Indonesia Economic Prospect (IEP) edisi Juni 2026. “Lonjakan harga minyak global mengungkap beban fiskal dan kelemahan dari penargetan subsidi BBM, di mana 20 persen rumah tangga terkaya justru menerima setengah dari total subsidi BBM,” demikian dikutip dari laporan tersebut pada Ahad, 14 Juni 2026.

Bank Dunia menilai guncangan harga minyak juga menjadi beban anggaran dan menggerus ruang fiskal. Gangguan terhadap pasar minyak dan disrupsi logistik membuat harga minyak mentah Brent tetap tinggi di kisaran US$ 94 per barel, atau US$ 24 di atas asumsi yang digunakan dalam APBN 2026. 

Kondisi ini menciptakan peluang untuk menjalankan reformasi subsidi BBM. Kerena itu, Bank Dunia menyarankan tiga elemen reformasi berurutan yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Pertama, adalah penyesuaian harga BBM yang dilakukan secara bertahap dan diumumkan di muka. Tujuannya untuk mengurangi perbedaan antara harga BBM subsidi dan harga BBM yang berlaku di pasar. 

Rekomendasi selanjutnya adalah memberikan bantuan langsung tunai yang ditargetkan untuk 40 persen rumah tangga paling miskin untuk mengimbangi dampak yang ditimbulkan. Menurut World Bank, jumlah nominal bantuan yang diberikan setiap bulan tidak menimbulkan beban fiskal yang terlampau besar, atau hanya 10 persen dari total penghematan subsidi BBM. 

Upaya terakhir adalah realokasi penghematan subsidi BBM perlu dilakukan secara transparan untuk kegiatan perlindungan sosial, investasi publik, dan memberikan dukungan mata pencaharian bagi kelompok yang terdampak.

Dampak penghematan fiskal dari pendekatan ini dinilai akan terakumulasi seiring waktu dengan nilai setara dengan 1,3 persen dari produk domestik bruto (PDB) selama dua tahun pertama dan akan naik menjadi 2,1 persen setelah kebijakan penyesuaian harga diterapkan secara penuh. 

Bank Dunia menyarankan implementasi berurutan secara bertahap, komunikasi publik yang jelas, kesiapan sistem pelaksanaan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pemerintah juga perlu menerapkan perhitungan yang transparan tentang bagaimana penghematan subsidi BBM akan diinvestasikan kembali akan membangun kepercayaan yang dibutuhkan, untuk mempertahankan reformasi tersebut.