BEM UI Buka Donasi Aksi Indonesia Bangkrut

2 hours ago 3

BADAN Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) membuka penggalangan dana untuk aksi bertajuk “Indonesia Bangkrut” yang akan digelar di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat, 12 Juni 2026.

Pengumuman donasi tersebut diunggah melalui media sosial akun Instagram @bemui_official pada 11 Juni 2026. Selain donasi, BEM UI juga membuka pendaftaran peserta aksi untuk keperluan pendataan. Aksi akan dimulai dengan titik kumpul di Lapangan FISIP Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, pukul 10.00 WIB, dengan ketentuan pakaian jaket kuning dan baju hitam.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, mengatakan penggalangan dana dilakukan setiap kali aksi digelar untuk membiayai kebutuhan lapangan, seperti transportasi dan perlengkapan aksi. “Kami fundraising setiap aksi,” ujarnya, Kamis, 11 Juni 2026.

Yatalathof menjelaskan donasi tidak hanya berupa uang, tetapi juga barang-barang kebutuhan aksi seperti konsumsi, air minum, serta perlengkapan medis. “Kami menerima apa saja selama bisa bermanfaat untuk aksi,” ujarnya.

Soal jumlah massa, ia belum dapat memastikan karena masih menunggu hasil rapat teknis. Namun, menurut dia, aksi ini melibatkan 15 BEM fakultas di Universitas Indonesia serta sejumlah organisasi dari kampus lain, di antaranya IPB University, Politeknik Negeri Jakarta, Universitas Pancasila, dan aliansi Universitas Gunadarma, serta kelompok mahasiswa seperti Front Mahasiswa Nasional UI dan lainnya. “Ada beberapa organisasi dan simpul pergerakan yang masih akan memastikan kehadiran dalam rapat malam ini,” kata Yatalathof.

Aksi “Indonesia Bangkrut” merupakan hasil konsolidasi nasional mahasiswa se-Jabodetabek yang digelar di Pusgiwa Universitas Indonesia pada 10 Juni 2026. Dari konsolidasi tersebut, mahasiswa menyepakati lima tuntutan utama, termasuk desakan agar Presiden Prabowo Subianto menghentikan program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Selain itu, mereka juga menuntut penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta penghentian militerisme di ruang sipil. Menurut Yatalathof, tuntutan itu muncul dari kondisi ekonomi dan demokrasi yang dinilai memburuk. Ia menilai Indonesia memiliki sumber daya besar, tetapi belum mampu menghadirkan kesejahteraan merata.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghargai aspirasi mahasiswa, termasuk tuntutan terkait stabilisasi nilai tukar rupiah. Ia menegaskan bahwa kondisi perekonomian Indonesia dipengaruhi banyak faktor dan tidak dapat diselesaikan secara instan. “Tentu dipengaruhi oleh banyak faktor,” kata Prasetyo di kompleks DPR/MPR/DPD, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.