Cek Fakta: Tidak Benar Link Pendaftaran Pemutihan Denda Iuran BPJS Kesehatan 2026

Liputan6.com, Jakarta - Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran pemutihan denda iuran BPJS Kesehatan 2026. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook, pada 19 Februari 2026.

Berikut isi unggahannya:

"PEMUTIHAN DENDA IURAN BPJS KESEHATAN TELAH DIBERLAKUKAN!

Kabar baik untuk masyarakat!Pemerintah memberikan pemutihan denda pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta yang menunggak.

👉 Tanpa denda keterlambatan

👉 Kesempatan mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan

👉 Lebih ringan dan mudahMari segera manfaatkan program ini dan aktifkan kembali BPJS Kesehatan Anda demi perlindungan kesehatan diri dan keluarga.

💚 Jangan tunda lagi, kesehatan adalah investasi utama!

LINK PENDAFTARAN"

Unggahan menyertakan poster dengan tulisan sebagai berikut:

"PEMUTIHAN DENDA PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN

SUDAH DIMULAI! TAHUN 2026

BEBAS DENDA BAGI PESERTA YANG MENUNGGAK!

- Bebas Denda Iuran

- Tanpa Sanksi Keterlambatan

- Segera Aktifkan Kembali Kepesertaan Anda!

BEBAS DENDA 0%

DAFTAR SEKARANG!

JANGAN LEWATKAN KESEMPATAN INI!

- Belaku Sepasang Tahun 2026

- Segera Daftarkan Diri Anda"

Unggahan disertai menu daftar. Saat menu tersebut diklik, mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama sesuai KTP hingga nomor Telegram aktif.

Lalu benarkah klaim link pendaftaran pemutihan denda iuran BPJS Kesehatan 2026? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com. 

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran pemutihan denda iuran BPJS Kesehatan 2026. Penelusuran mengarah kepada artikel berita Liputan6.com berjudul "Mensos: Perpres Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kelas 3 Masih Berproses" yang tayang 10 Februari 2026.

Dalam artikel ini, Mensos Saifullah Yusuf menyebut Peraturan Presiden (Perpres) terkait penghapusan tunggakan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3 BPJS Kesehatan masih dalam proses pembahasan di internal pemerintah.

“Ya nanti lagi diproses," kata pria karib disapa Gus Ipul di Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026 mengutip Antara.

Gus Ipul belum dapat menjelaskan secara rinci ketika ditanya golongan yang akan menerima keringanan pembayaran tunggakan karena masih dalam proses pembahasan.

Ia memastikan pembahasan tersebut akan dilakukan secara menyeluruh melibatkan berbagai pihak. Ia berharap kebijakan dapat segera diimplementasikan melalui koordinasi antara BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.

"Ditunggu saja," pinta Gus Ipul.

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email [email protected].

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670.