DPR Kritik Langkah Dedi Kirim Anak Nakal ke Barak Militer

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi bidang Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat Hetifah Sjaifudan mengkritik keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim anak nakal ke barak militer. Hetifah mengatakan pendidikan karakter dan bela negara memang menjadi kurikulum pemerintahan saat ini, tapi implementasinya bukan dengan jalan mengirim siswa ke barak.

"Konsep bela negara lebih ditekankan pada pembangunan kesadaran nasionalisme, cinta tanah air, dan kesiapan mental. Bukan melalui pelatihan militer," kata Hetifah di komplek DPR, Selasa, 6 Mei 2025.

Politikus Partai Golkar ini melanjutkan, ketentuan pembinaan bela negara di dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Kesadaran Pembinaan Bela Negara mengatur bahwa program bela negara bersifat sukarela. Karena itu, pendidikan bela negara yang diterapkan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks pendidikan nasional yang menjamin hak siswa untuk memperoleh pendidikan holistik dan berorientasi pada potensi.

"Kami menekankan pendidikan karakter fokus pada penguatan kurikulum yang sudah ada, seperti pendidikan Pancasila dan kewarnegaraan," kata dia.

Gubernur Dedi Mulyadi pertama kali mengungkapkan rencana mengirim siswa nakal ke barak militer saat menghadiri hari ulang tahun ke-26 Kota Depok, Jawa Barat pada 25 April lalu. Mantan Bupati Purwakarta ini mengatakan program tersebut akan mulai diterapkan pada Mei ini.

Ia menilai anak yang bermasalah, seperti mereka yang tak mau bersekolah serta terlibat balapan motor secara liar dan tawuran akan mengikuti pembinaan karakter berbasis militer. Anak-anak itu akan dikembalikan ke orang tuanya setelah dianggap beperilaku baik.

Dedi merealisasikan program itu dengan mengirim 69 pelajar yang dianggap nakal di Purwakarta ke barak pada 1 Mei lalu. Orang tua siswa bersangkutan terlebih dahulu menyetujui upaya pembinaan karakter anaknya tersebut.

Ia menyatakan pemerintah provinsi juga sudah mengirim surat edaran ke seluruh sekolah di Jawa Barat untuk memberitahukan pelaksanaan pendidikan ala militer itu. "Dua hari yang lalu sudah ada surat edaran, ditujukan ke sekolah-sekolah," kata politikus Partai Gerindra itu seusai memimpin apel Hari Pendidikan Nasional tingkat Provinsi Jawa Barat, Jumat pekan lalu.

Anggota Komisi bidang Hak Asasi Manusia DPR Pangeran Khairul Saleh mengatakan keputusan Dedi Mulyadi mengirim siswa yang dicap bermasalah ke barak itu bertentangan dengan Konvensi Hak Anak dan prinsip pendidikan yang humanis. Anak seharusnya tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mental dan fisik secara utuh.

"Jadi, bukan ditanamkan doktrin kekerasan atau kedisiplinan ekstrem," kata Pangeran lewat keterangan tertulis, Selasa, 6 Mei 2025.