DPRD Kota Bandung Perketat Pengawasan Proyek RSUD dan Gedung Inspektorat

INFO TEMPO - DPRD Kota Bandung memperketat pengawasan terhadap pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung dan Gedung Inspektorat Daerah dengan memetakan berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pelaksanaan proyek.

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan dua proyek strategis itu memiliki dasar hukum yang kuat, selesai tepat waktu, memenuhi standar kualitas, serta tidak mengalami pembengkakan anggaran.

Pembahasan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Mitigasi Risiko Proses Pelaksanaan Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan Gedung RSUD Kota Bandung di Hotel Shakti Bandung, Kamis, 23 Juli 2026 lalu.

Forum tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi, Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung Toni Wijaya, Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung Rieke Suryaningsih, pimpinan dan anggota Pansus 17 DPRD Kota Bandung, perangkat daerah, serta pemangku kepentingan terkait.

Dalam pembahasan, DPRD memetakan sedikitnya tiga aspek risiko utama yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan pembangunan kedua proyek tersebut.

Risiko pertama berkaitan dengan aspek administrasi dan hukum. DPRD menilai seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelelangan hingga penyusunan kontrak tahun jamak, perlu dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun temuan audit di kemudian hari.

Risiko kedua menyangkut aspek teknis dan kualitas pembangunan. RSUD dan Gedung Inspektorat merupakan fasilitas publik strategis sehingga kualitas konstruksi, kesesuaian spesifikasi teknis, aspek lingkungan, serta standar keselamatan harus menjadi perhatian sejak tahap awal hingga proyek selesai.

Risiko ketiga adalah potensi keterlambatan dan pembengkakan biaya. DPRD meminta berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu jadwal pembangunan dapat diidentifikasi dan diantisipasi sejak dini agar tidak berdampak terhadap biaya proyek.

Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung Toni Wijaya menegaskan, hasil FGD tidak boleh berhenti pada pembahasan konseptual. Menurut dia, forum tersebut harus menghasilkan pemetaan risiko yang jelas, termasuk langkah mitigasi dan pembagian peran masing-masing pihak.

“Harapan saya, FGD lanjutan ini tidak berhenti pada diskusi konseptual semata. Hasilnya harus menghasilkan matriks pemetaan dan mitigasi risiko yang jelas, lengkap dengan pembagian peran, langkah antisipasi, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan,” ungkap Toni.

Toni mengatakan kolaborasi antara DPRD, perangkat daerah, dan pelaksana proyek diperlukan untuk memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.

Dalam proses mitigasi, Inspektorat Daerah diharapkan berperan sebagai early warning system untuk mendeteksi potensi persoalan sejak awal. Peran tersebut diperlukan agar pembangunan berjalan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Bandung memiliki peran dalam menyiapkan berbagai skenario selama masa transisi pembangunan RSUD. Langkah tersebut diperlukan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal selama proses konstruksi berlangsung.

DPRD Kota Bandung juga akan menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan untuk memastikan pembangunan kedua gedung terlaksana sesuai target waktu, mutu, dan anggaran serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Sebelumnya, FGD telah menghasilkan sejumlah kesepakatan, termasuk penyamaan persepsi mengenai regulasi, dukungan terhadap skema pembiayaan tahun jamak (multi-years), serta kebutuhan memastikan kepastian hukum sebagai dasar pelaksanaan proyek.

Selanjutnya, hasil pembahasan tersebut akan diterjemahkan ke dalam langkah konkret melalui pemetaan dan mitigasi risiko secara komprehensif.

DPRD menilai keberhasilan pembangunan RSUD dan Gedung Inspektorat tidak hanya ditentukan oleh rampungnya konstruksi. Proyek tersebut juga harus mampu memenuhi aspek ketepatan waktu, mutu, anggaran, kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bandung.

“Kolaborasi, mitigasi dini, dan pengawasan ketat menjadi kunci keberhasilan proyek strategis untuk pelayanan publik yang lebih baik,” pungkas Toni.(*)