Gerindra: Kasus BEM UBK Jangan Jadi Jurang Prabowo Gibran

KETUA Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Bambang Haryadi meyakini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak terlibat dugaan suap ke Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno. Menurut Bambang, pengakuan eks Ketua BEM FH UBK Muhammad Abdimaludin yang menerima uang seusai menggelar demonstrasi “Tata Ulang Indonesia” pekan lalu, tak serta merta menyeret keterlibatan Gibran yang sempat menemui massa aksi.

“Ini kan baru pengakuan sepihak dari Ketua BEM Fakultas Hukum UBK. Biarlah itu berproses. Tapi saya yakin tidak adalah sangkut pautnya dengan Mas Gibran,” kata dia di ruang Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2026.

Bambang pun menilai Gibran tidak perlu memberikan klarifikasi atas dugaan yang berkembang lantaran itu bukan termasuk tugas wakil kepala negara. Bambang juga berpendapat isu ini tidak perlu ditanggapi lantaran dicurigai bertujuan untuk memecah hubungan Prabowo-Gibran.

“Jangan sampai (akibat) isu ini ada upaya memecah belah dan membuat keretakan ataupun ingin membuat jurang pemisah antara Presiden dan Wakil Presiden,” tutur Sekretaris Fraksi Gerindra DPR ini.

Menurut dia, hubungan antara Prabowo dan Gibran masih berlangsung baik dengan saling mendukung satu sama lain. Dalam kesempatan itu dia menegaskan dukungan Fraksi Gerindra untuk pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Kita selalu menjaga dan support pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena ini satu kesatuan,” ucap dia.

Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Gibran Rakabuming Raka ihwal uang suap ke mahasiswa UBK. Pelaksana tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar dan Staf Khusus Wakil Presiden Suwardi belum merespons upaya konfirmasi hingga berita ini dibuat.

Sebelumnya, Ketua BEM FH UBK Muhammad Abdimaludin mengaku telah menerima uang suap. Koordinator aksi “Tata Ulang Indonesia” ini mengklaim uang itu diberikan alumni kampus lewat aparat kepolisian.

Berdasarkan pengakuan Abdi, alumni itu meminta agar BEM UBK tak melakukan pemaksaan berunjuk rasa di kawasan Istana Negara, Jakarta pada 15 Juni lalu. Massa aksi juga diminta bersedia bertemu dengan Gibran di Istana Wakil Presiden seusai demonstrasi.

Ketua BEM FH UBK itu mengaku telah memakai uang suap untuk keperluan pribadi. Uang tersebut, kata Abdi, juga telah didistribusikan kepada alumni UBK, jajaran pengurus BEM FH UBK, dan pengurus BEM FE UBK. “Rp 2,5 juta ke dua alumni, Rp 2 juta ke wakil saya, 2 juta ke Mubarak, dan 2 juta ke BEM FE UBK,” ujar dia.

UBK telah memutuskan menonaktifkan status kemahasiswaan Abdi. Wakil Rektor III UBK Daniel Panda mengatakan keputusan penonaktifan dilakukan setelah Rektorat menerima langsung pengakuan Abdi, ihwal penerimaan suap sebesar Rp 20 juta yang diterima jajaran pengurus BEM ini.

"Sesuai dengan pernyataan Ibu Rektor, hari ini kami sudah menonaktifkan yang bersangkutan," kata Daniel dalam jumpa pers di Kampus UBK, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Juni 2026.

Dengan status ini, kata dia, maka segala aktivitas Abdi tidak lagi mengatasnamakan BEM UBK maupun universitas hingga proses investigasi yang dijalankan resmi dinyatakan rampung.