Gubernur Papua Pegunungan Akan Kembalikan Ribuan Pengungsi Nduga

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan akan memulangkan ribuan pengungsi Nduga, Papua Pegunungan, yang tersebar di sejumlah wilayah Papua. Pemulangan itu sudah masuk ke dalam programnya sebagai gubernur yang baru saja terpilih.

"Kami akan pulangkan pengungsi ke Nduga," kata dia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Maret 2025.

John mengakui Nduga saat ini masih masuk daerah konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dan TNI Polri. Namun, dia mengatakan bakal melakukan berbagai langkah untuk mengakhiri konflik.

Ditanya langkah-langkah yang akan dilakukan, John kembali mengatakan akan melakukan sejumlah pendekatan untuk mengakhiri konflik. "Kami akan lakukan dengan cara kami. Kami akan lakukan pendekatan-pendekatan," kata dia. 

Ribuan masyarakat Nduga mengungsi ke beberapa wilayah Papua akibat konflik bersenjata antara TPNPB-OPM dan TNI/Polri sejak 2018. Mereka mengungsi di beberapa daerah di antaranya di Wamena, Timika, Jayapura, Lanni Jaya, Intan Jaya, dan Nabire. 

Dewan Gereja Papua mencatat lebih dari 70 ribu jiwa mengungsi akibat konflik bersenjata per Desember 2024. Mereka berasal dari wilayah konflik bersenjata antara TPNPB OPM dan TNI/Polri seperti Kabupaten Nduga, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Pegunungan Bintang (Kiwirok dan Oksop), Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak, dan beberapa tempat lainnya.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Nicholay Aprilindo telah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis 17 April 2025. Dia menemui ratusan pengungsi di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga. 

Nicholau memastikan masalah di tanah Papua bisa diselesaikan dalam bingkai kemanusiaan, yaitu rekonsiliasi dan perdamaian. 

"Itu semangat utamanya kami hadir di Kabupaten Nduga ini untuk menemui pengungsi yang sudah sejak lama tidak kembali ke rumahnya masing-masing akibat konflik,” ujar Nicholay dalam keterangan resmi.

Menurut dia, permasalahan Papua sangat kompleks dan harus diurai satu per satu dimulai dari aspek kemanusiaan. Dengan kemanusiaan atau semangat rekonsiliasi dan perdamaian diharapkan masalah Papua bisa perlahan membaik sehingga tercipta kondisi yang aman dan damai. 

“Sehingga semua pihak yang berkepentingan bisa bertemu dan tidak boleh ada lagi kekerasan, peperangan, penindasan, saling curiga yang bahkan berujung pada kematian termasuk korban masyarakat sipil, perempuan, dan anak-anak,” jelasnya.

Dalam pertemuannya dengan pengungsi di Kabupaten Nduga, Nicholay mendapatkan banyak temuan yang akan menjadi bahan dalam upaya penanganan masyarakat akibat konflik termasuk menyelesaikan konflik itu sendiri. Hal yang paling banyak disampaikan adalah kepastian soal rasa aman bagi masyarakat dan sesegera mungkin bisa kembali ke rumah masing-masing.

“Apalagi ditemukan banyak anak-anak yang masih sekolah harus hidup di pengungsian tentu akan menjadi perhatian,” ucap Nicholay. 

Lebih dari itu, dia menegaskan agar negara harus benar-benar hadir secara nyata di Nduga untuk menyelesaikan masalah dengan kehendak politik yang tinggi dan niat tulus untuk membantu masyarakat. 

Selain itu, dia menegaskan pentingnya langkah pengawasan berbagai upaya penanganan pengungsi yang dilakukan selama ini baik oleh pemerintah pusat maupun daerah serta berbagai lembaga atau organisasi masyarakat sipil.

Apa yang ditemukan dalam agenda kunjungan kali ini, lanjut Nicho, akan menjadi bahan untuk membantu Kementerian HAM mencari solusi yang tepat atas masalah di Nduga dan Papua pada umumnya.