ASOSIASI Energi Surya Indonesia atau AESI mencatat kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) pada mencapai 853 megawatt (MW) hingga Selasa, 21 April 2026. “Secara total itu bisa mencapai 1,5 gigawatt terhitung dari total aplikasi yang sudah masuk,” kata Ketua Umum AESI Mada Ayu Habsari saat memberikan kata sambutan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa.
Mada mengatakan capaian tersebut menjadi yang pertama dalam mewujudkan 1 gigawatt (GW). Adapun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan kuota terpasang sebanyak 2 GW akumulatif hingga 2028. “Namun, hal ini sudah terlampaui atau terserap lebih cepat dari target yang dicanangkan,” tuturnya.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Dalam lima tahun terakhir, Mada menjelaskan, kapasitas terpasang PLTS atap tumbuh 10 kali lipat. Adapun kapasitas terpasang PLTS atap nasional pada 2024 tercatat sebesar 146 megawatt.
Capaian tersebut, kata Mada, menjadi langkah awal menuju pengembangan 100 GW energi surya. Meskipun memiliki potensi energi surya sebesar 3.200 GW, Mada menjelaskan terdapat sejumlah faktor pendukung untuk mewujudkan percepatan program PLTS 100 gigawatt. Beberapa di antaranya meliputi pembiayaan inklusif serta percepatan regulasi dan perizinan.
Mada juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia karena menurutnya Indonesia masih kekurangan tenaga kerja di bidang pekerjaan hijau. Oleh karena itu, Mada mengatakan AESI telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja di bidang green job.
Ia pun mendorong penguatan infrastruktur grid, menimbang karakteristik wilayah Indonesia yang terdiri dari kepulauan yang tidak memiliki grid yang besar. Terakhir, Mada menekankan pemanfaatan baterai energy storage pada semua pembangkit PLTS yang.
Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi mengatakan secara keseluruhan kapasitas terpasang PLTS di Indonesia mencapai 1,5 GW pada tahun ini.
Eniya mengatakan, kementeriannya berupaya agar implementasi PLTS tidak hanya masif dilakukan secara ground-mounted, tetapi juga di atap. Selain itu, Kementerian ESDM mendorong implementasi PLTS apung.
Ia mengatakan kementeriannya sedang berdiskusi intens dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengidentifikasi seluruh bendungan yang ada di Indonesia yang menjadi prioritas lokasi PLTS. Ia memperkirakan saat ini terdapat 20 persen okupansi dari seluruh bendungan yang berpotensi menambah lebih dari 15 GW.
Selain mengidentifikasi potensi, Eniya mengatakan Kementerian ESDM sedang membahas deregulasi PLTS. “Mungkin saja ke depan kita tidak usah berbicara mau itu atap, mau itu floating, mau itu ground mounted, tetapi semua PLTS yang ada bisa dipakai sebagai sumber energi yang dibangkitkan oleh kita sendiri,” kata Eniya.
Eniya mengatakan, pengembangan PLTS di Indonesia membutuhkan industri energi surya nasional yang kuat, karena memberikan multiplier effect yang besar. Misalnya menciptakan lapangan pekerjaan, menggerakkan industri manufaktur, meningkatkan investasi, serta penguatan daya saing Indonesia di tingkat global.
Untuk itu, Eniya mengatakan kementeriannya juga intens berdiskusi dengan Kementerian Perindustrian untuk mengidentifikasi perusahaan lokal. “Kita pasti mementingkan peran dari perusahaan lokal ini untuk berkontribusi masuk sebagai pengembang, sehingga multiplier effect itu bisa tercipta dengan cepat,” tuturnya.































:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4770150/original/051663000_1710247846-20240312-Berbuka_Puasa_di_Istiqlal-HER_2.jpg)




:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5417338/original/087225200_1763529762-Buka_Puasa.jpg)










