Komdigi Jajaki Pembuatan Kurikulum AI dengan Universitas Tokyo

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang menjajaki kemitraan pengembangan kurikulum pendidikan kecerdasan buatan atau AI dengan Universitas Tokyo dari Jepang. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria membahas langkah peningkatan keterampilan digital bersama Yutaka Matsuo, profesor dari Department of Technology Management for Innovation (TMI) Universitas Toky di Kantor Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Jakarta Pusat, pada Selasa, 29 April 2025.

Dilansir dari Antara, Nezar mengatakan Matsuo menawarkan pengembangan sejumlah hal yang bersifat teknis. “Kerjasama pengembangan kurikulum pendidikan AI ini sangat menarik,” kata Nezar di sela pertemuan tersebut.

Yutaka Matsuo merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam industri AI di Jepang, dengan kemampuan utama dalam hal deep learning, web mining, dan aplikasi AI untuk kebutuhan harian. Departemen TMI tempat Matsuo mengajar diketahui berfokus pada pengelolaan teknologi untuk inovasi. Lembaga itu menggabungkan pendekatan teknik dan manajemen untuk menciptakan nilai sosial melalui teknologi.

Menurut Nezar, Matsuo membuka peluang bagi Indonesia agar bisa mencontoh Jepang, terutama dalam hal penguatan solusi bisnis berbasis AI. “Mereka yang sudah mendapatkan pendidikan (AI) ini bisa membuat semacam startup-startup yang langsung memecahkan persoalan di masyarakat," ucap dia.

Pertemuan perwakilan Komdigi dan TMI Universitas Tokyo pada Selasa kemarin masih tahap awal. Kedua insitusi ini masih akan berdiskusi ihwal pengembangan kurikulum pendidkan AI.

Nezar optimistis TMI bakal menyambut tawaran kemitraan dengan Pemerintah Indonesia. Matsuo, ahli teknologi AI yang selama ini menjadi penasihat Pemerintah Jepang, dianggap bisa mendekatkan kebutuhan industri dengan solusi berbasis teknologi berbasis AI.

Selain soal kemitraan di bidang pendidikan AI, Komdigi juga sedang mengebut penyusunan regulasi AI di Indonesia. Nezar menyebut lembaganya sedang meninjau ulang rancangan aturan tersebut, serta berdiskusi dengan pemangku kepentingan dari berbagai lembaga.

Pemerintah menargetkan regulasi tersebut akan rampung pada kuartal III 2025.  Perubahan tren global, misalnya soal kemunculan agentic AI, turut menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan aturan tersebut.

Defara Dhanya berkontribusi dalam penulisan artikel ini