Komponen Cadangan ASN Apel Siaga di Kemhan Hari Ini

KEMENTERIAN Pertahanan menggelar apel siaga untuk ratusan personel Komponen Cadangan Aparatur Sipil Negara, pagi ini, Jumat, 12 Juni 2026. Apel siaga itu dilaksanakan pada hari yang sama dengan aksi demonstrasi mahasiswa, hari ini.

Perintah apel siaga tercantum dalam surat yang dikeluarkan Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan bernomor B/752/VI/2026/BACADNAS. Warkat tertanggal 11 Juni 2026 itu ditandatangani oleh Sekretaris Bacadnas Kementerian Pertahanan, Marsekal Muda TNI Novlamirsyah.

“Dimohon para pejabat terlampir berkenan memerintahkan personel Komponen Cadangan ASN (laki-laki) di Kementeriannya untuk melaksanakan Apel Siaga,” demikian tertulis dalam dokumen yang diterima Tempo.

Dalam surat itu, apel siaga dilaksanakan di Kementerian Pertahanan pada Jumat, 12 Juni 2026, pukul 07.00 WIB. Sementara itu, lampiran warkat turut menyertakan daftar jumlah personel Komcad ASN yang diarahkan untuk mengikuti apel siaga. Jumlah personel yang dikerahkan sebanyak 500 orang dari 42 kementerian Kabinet Merah Putih.

Tempo berupaya mengonfirmasi dan meminta penjelasan Kementerian Pertahanan melalui Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait. Namun hingga berita ini ditulis, Rico tak kunjung memberikan jawaban.

Siang ini, beberapa aliansi mahasiswa dari universitas di Jakarta dan sekitarnya berencana menggelar unjuk rasa. Mereka memilih titik demonstrasi yang berbeda dengan tuntutan yang hampir senada, yaitu meminta pemerintah membenahi kondisi perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk.

Salah satu rencana demonstrasi yang terkonfirmasi adalah Aksi Indonesia Bangkrut yang dipelopori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Sejumlah BEM berbagai kampus dan organisasi pergerakan mahasiswa akan bergabung dalam aksi yang digelar di kawasan Jakarta Pusat itu.

Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan mengatakan, BEM seluruh fakultas UI yang berjumlah 15 akan bergabung. Selain itu, ada delapan BEM kampus dan organisasi gerakan lain yang bakal berpartisipasi.

Mereka antara lain BEM Keluarga Mahasiswa IPB University, BEM Politeknik Negeri Jakarta, BEM Universitas Pancasila, Aliansi BEM Gunadarma, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Pusat, FMN UI, Pembebasan, dan Serikat Mahasiswa Progresif UI (Semar UI).

Para peserta aksi memutuskan ada lima tuntutan yang bakal disampaikan, terutama mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan proyek makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi desa merah putih.

Selain itu, mahasiswa menuntut Prabowo menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), menurunkan harga kebutuhan pokok, dan bahan bakar minyak. Pun, mereka minta Prabowo menghentikan militerisme di ruang sipil. "Prabowo juga berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah," kata Athof dalam keterangannya pada Rabu, 10 Juni 2026.

Selain BEM UI, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang tergabung dalam Aliansi UNJ Melawan akan menggelar aksi demonstrasi di lingkungan kampus pada hari ini, pukul 13.00 WIB. Adapun rute long march dimulai dari Rawamangun muka melewati lapangan golf, kemudian belok kanan ke arah Pemuda.

“Jadi kami akan lawan arah. Sampai nanti titik berhenti di UNJ pintu Pemuda,” ujar Kepala Departemen Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNJ, Dimas Galih, pada Kamis, 11 Juni 2026.

Dimas mengatakan aksi akan diikuti sivitas akademika UNJ. Tak hanya mahasiswa, dosen Sosiologi UNJ Ubedilah Badrun akan menghadiri aksi tersebut. 

Peserta aksi memutuskan membawa 10 tuntutan kepada pemerintah. Antara lain pembenahan nilai rupiah; turunkan harga bahan pokok dan BBM; mewujudkan kesejahteraan guru; murnikan 20 persen APBN untuk pendidikan; hentikan makan bergizi gratis dan koperasi merah putih; serta menuntut TNI kembali ke barak. 

Kemudian, aliansi juga menuntut pemerintah setop kriminalisasi orang muda dan bebaskan seluruh tahanan politik; hentikan skema PTN-BH; wujudkan perguruan tinggi gratis dan demokratis; wujudkan lingkungan pendidikan yang aman dari kekerasan seksual; dan hentikan proyek strategis nasional yang merugikan lingkungan.