Mendagri Buat Surat Edaran ke Kepala Daerah untuk Perda Sekolah Rakyat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kementeriannya akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah ihwal penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Tito menjelaskan, surat edaran ini merupakan petunjuk teknis apabila tidak ada aturan turunan Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat. Dengan demikian, kata Tito, kepala daerah otomatis mengeluarkan peraturan daerah karena melibatkan aset yang harus disepakati antara pemerintah daerah dan DPRD. 

“Sehingga kami akan mengeluarkan surat edaran dan juga mempersiapkan draf Perda yang nanti akan di-follow up oleh daerah-daerah yang ditentukan menjadi Sekolah Rakyat di daerah itu,” kata Tito di kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, Selasa, 20 Mei 2025. 

Selain draf Perda, Kemendagri juga mengirim draf untuk perjanjian kerja sama antara Kementerian Sosial dan pemerintah daerah. Perjanjian kerja sama ini berisi tentang pinjam pakai aset Pemda kepada Kementerian Sosial untuk Sekolah Rakyat. 

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan hingga saat ini ada 65 titik yang dinyatakan layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk Sekolah Rakyat. Jumlah ini akan bertambah. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Sosial masih memverifikasi kelayakan 35 titik lain. 

“Kemungkinan lebih dari 30 sudah dinyatakan layak. Tapi yang sudah pasti dan sekarang sudah proses renovasi itu adalah 65 titik,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul ini.

Gus Ipul mengatakan 65 titik bisa menampung total 6.800 siswa. Apabila 35 titik yang dalam proses verifikasi layak, total bisa menampung 10 ribu siswa. Ia mengatakan pemerintah menargetkan mencapai 100 titik untuk bisa dimulai pada Juli tahun ini. 

Pada saat rapat dengan Komisi VIII DPR, Gus Ipul mengungkapkan anggaran untuk kebutuhan operasional Sekolah Rakyat untuk pelaksanaan di seratus lokasi ditaksir mencapai Rp 2,3 triliun. Dia berujar, besaran itu diperuntukkan untuk tahun ajaran 2025-2026.

"Anggaran kebutuhan operasional Sekolah Rakyat jika mengasumsikan di 100 lokasi untuk tahun ajaran 2025-2025 totalnya Rp 2,3 triliun," kata Gus Ipul di kompleks parlemen DPR, Jakarta pada Selasa, 20 Mei 2025.

Adapun besaran anggaran yang dibutuhkan untuk membangun sarana dan prasarana di 100 lokasi Sekolah Rakyat mencapai Rp 487,14 miliar. Sarana dan prasarana itu terdiri dari ruang kelas, laboratorium, komputer, perpustakaan, kesenian, asrama, hingga dapur.

Kementerian Sosial juga menyiapkan biaya untuk penyusunan kurikulum sebesar Rp 3,66 miliar. Termasuk anggaran untuk kebutuhan guru dan tenaga pendidik mencapai Rp 1,11 triliun.

Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini